Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 112
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
hingga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga turun untuk melakukan pengawasan bersama-
sama dan memastikan bantuan tepat sasaran.
GANDENG KPK HINGGA DITJEN PAJAK, KEMNAKER PASTIKAN TAK ADA KORUPSI
DANA SUBSIDI GAJI
- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan pelaksanaan program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bahkan, Kemenaker sengaja
menggandeng instansi eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan
pengawasan bersama.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
hingga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga turun untuk melakukan pengawasan bersama-
sama dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Berdasarkan data Kemenaker per 14 Desember 2020, realisasi penyaluran BSU telah menyentuh
Rp 27,96 triliun atau 93,94 persen dari pagu sebesar Rp 29,85 triliun. Menteri Ida juga
meyakinkan bahwa tidak ada dana bantuan yang mengendap di kementeriannya, atau berbelok
ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Pernyataan Menteri Ida ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait akuntabilitas penyaluran
BSU yang melibatkan dana dalam jumlah besar.
"Berdasarkan Permenaker 14 tahun 2020, mekanisme penyaluran BSU ini langsung ditransfer ke
rekening masing-masing penerima yang sebelumnya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Jadi tidak pernah uang itu mampir ke mana-mana karena langsung ditransfer
ke rekening penerima bantuan," ujar Menteri Ida dalam Konferensi Pers 'Kupas Tuntas Program
Bantuan Subsidi Upah' yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (KPCPEN) di Media Center KPCPEN, Rabu (16/12).
Menteri Ida juga menjawab pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai sumber
pembiayaan BSU. Dia menegaskan bahwa BSU menggunakan anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) 2020 dengan landasan hukum yang kuat. Menteri Ida juga menampik anggapan
bahwa BSU menggunakan uang operasional BPJS TK atau uang pekerja yang dikembalikan.
"Masih saja yang bertanya ini uangnya siapa, ini uang bersumber dari APBN, bukan uang yang
diambil dari operasional BPJS TK atau uang pekerja," tegas Menteri Ida.
Menteri Ida menambahkan, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran
BSU. Pada pertengahan penyaluran BSU termin pertama, Kemnaker bersama dengan BPJS TK
menggandeng Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan pemadanan data penerima.
"Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan mengikuti rekomendasi KPK. Upaya ini dilakukan
semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran,"
kata Menteri Ida.
Dana Lebih Kembali ke Kas Negara Ditegaskannya lagi bahwa seluruh proses pencairan BSU
dilakukan secara transparan dan akuntabel. Apabila ada dana retur atau kembali maka otomatis
akan dikembalikan ke kas negara. Dia memastikan tidak ada penyelewengan dana bantuan
kepada masyarakat.
"Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di
Kemenaker," katanya.
111
