Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 157
Judul LPN Dorong GNP2DS Jadi Kebijakan Strategis Pemerintah
Nama Media kompas.com
Newstrend Lembaga Produktivitas Nasional
Halaman/URL https://biz.kompas.com/read/2020/12/16/150206828/lpn-dorong-
gnp2ds-jadi-kebijakan-strategis-pemerintah
Jurnalis advertorial
Tanggal 2020-12-16 15:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Reyna Usman (Staf Ahli Menaker Bidang Kebijakan Publik) Dengan demikian, seluruh
bidang dapat menerapkan prinsip dan esensi produktivitas, yakni efisiensi, efektivitas, serta
kualitas
positive - Iskandar Simorangkir (Wakil Ketua LPN) Tugas dan fungsi LPN adalah memberikan
saran serta masukan kepada presiden terkait kebijakan produktivitas nasional sebagai salah satu
langkah strategis untuk dapat keluar dari jebakan negara kelas menengah
positive - Iskandar Simorangkir (Wakil Ketua LPN) Untuk itu, saran-saran program kerja LPN
akan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, baik dari tingkatan terbawah sampai
ke tertinggi. Dengan demikian, Indonesia bisa melompat dengan output yang lebih besar
positive - Bomer Pasaribu (Koordinator Tim Kerja LPN) Implementasi GNP2DS dilakukan secara
sistematik, holistik, masif, terstruktur, dan berkelanjutan
positive - Bomer Pasaribu (Koordinator Tim Kerja LPN) GNP2DS ditujukan untuk pemulihan dan
kebangkitan ekonomi nasional. Program ini juga dapat memperluas kesempatan kerja serta
pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan penyederhanaan
birokrasi perizinan berusaha sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja
Ringkasan
Mewakili Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Staf Ahli Menaker Bidang Kebijakan Publik Reyna
Usman membuka Rapat Paripurna (Rapur) Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Tahun 2020 di
Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Pada sambutannya, Reyna mengatakan bahwa produktivitas adalah suatu konsep universal dan
terintegrasi. Meski kerap dikaitkan pada kegiatan industri manufaktur dan industri jasa, konsep
produktivitas dapat diaplikasikan untuk proses pelayanan publik oleh pemerintah atau birokrasi.
156
