Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

KSPI mengajukan dua gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke MK. Pada November 2020, mereka
mengajukan gugatan materiel untuk membatalkan 69 pasal UU Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan.

Mereka menilai ada sejumlah masalah substansial. Beberapa di antaranya adalah pengurangan
pesangon, PHK dipermudah, izin tenaga kerja asing dipermudah, dan penghapusan batasan
kontrak.

Selain itu, pekan lalu KSPI juga mengajukan uji formil UI Cipta Kerja. Mereka menilai undang-
undang itu bermasalah sejak dirancang, mulai dari minimnya keterlibatan publik hingga
pembahasan yang tidak transparan.
"Dalam uji formil ini sudah secara resmi kita daftarkan juga dan kita ingin memastikan agar UU
Cipta Kerja ini dibatalkan," kata Kahar.

Gugatanuji materiil terhadap 12 poin dalam tiga pasal UU Cipta Kerja diajukan sembilan
pemohon, diantaranya terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI).

Gugatan tersebut disidangkan pertama kalinya hari ini, Selasa (24/11) dengan nomor perkara
101/PUU-XVIII/2020.

Terdapat 12 poin yang diajukan untuk diuji oleh MK. Yakni aturan terkait lembaga pelatihan kerja
pada Pasal 81 angka 1.

Aturan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja pada Pasal 81 angka 3. Aturan tentang
perjanjian kerja waktu tertentu angka 12, 13, 15, 16, dan 17.

Selanjutnya terkait pekerja outsourcing Pasal 81 angka 18, 19, dan 20. Aturan terkait waktu
kerja Pasal 81 angka 21 dan 22.

Kemudian aturan terkait cuti pada Pasal 81 angka 23. Aturan tentang upah dan upah minimum
pada Pasal 81 angka 24 sampai 36.

Lalu aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dan penghargaan masa kerja Pasal 81 angka
44 sampai 46, angka 51 sampai 56, serta angka 56 dan 58.
Juga aturan terkait penghapusan sanksi pidana pada Pasal 81 angka 62, 63, 65, dan 66. Hingga
aturan terkait jaminan sosial pada Pasal 82 angka 1 dan 2, serta Pasal 83 angkat 1 dan 2.

(dhf/pmg)

177