Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

menjalankan protokol pencegahan Covid 19," ujar Khadik kepada SP di Jakarta, Rabu
(16/12/2020).
Adapun rincian perusahaan yang ditutup itu berada di wilayah Jakarta Pusat 159 perusahaan,
43 Jakarta Barat, 25 perusahaan di Jakarta Utara. Sementara 65 perusahaan di Jakarta Timur
dan 220 perusahaan di Jakarta Selatan.

"Sementara 12 perusahaan yang ditutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan, 4 di
Japus, 3 di Jakbar, 1 Jaktim dan 4 di Jaksel," katanya.

Sejak penerapan PSBB Transisi dari 7-15 desember 2020, jumlah perusahaan yang di Sidak
sebanyak 261. Sebanyak 197 perusahaan ditutup sementara.

Total jumlah bada usaha di Jakarta saat ini mencapai 81.802.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga akhir November
2020, jumlah kasus positif di perkantoran sebanyak 5.790 kasus atau 6,2% dari total kasus di
Jakarta, dengan jumlah klaster sebanyak 787.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta juga telah
menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Nomor 2714 Tahun 2020 tentang Protokol
Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran Swasta, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan Tempat Kerja untuk terus menekan dan mencegah munculnya
kasus baru di perkantoran.
Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan, selain berisi aturan atau
protokol kesehatan yang harus diterapkan di perkantoran, SK tersebut juga memuat sejumlah
sanksi bagi pihak perkantoran yang melanggar aturan.

Andri menyebut, sanksi yang diberikan merujuk pada Pasal 8 Ayat 5, 6 dan 7 Peraturan Gubernur
Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pertama, pada Ayat 5 tertulis perusahaan, kantor, atau industri akan ditutup sementara selama
3 x 24 jam apabila tidak melaksanakan perlindungan kesehatan seperti yang tercantum dalam
SK Dinaskertrans Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, pada Ayat 6, sanksi administratif berupa denda diberikan apabila perusahaan mengulang
pelanggaran serupa. Pelanggaran berulang satu kali akan dikenakan denda administratif sebesar
Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pelanggaran berulang dua kali akan dikenakan denda
administratif sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sedangkan, pelanggaran berulang
tiga kali akan dikenakan denda administratif sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta
rupiah).

Sumber:BeritaSatu.com.

179