Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 184
Judul Menaker minta pekerja yang belum terima BSU termin kedua bersabar
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-minta-pekerja-yang-
belum-terima-bsu-termin-kedua-bersabar
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2020-12-16 13:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berharap sabar karena jangka waktu
penyaluran itu hingga akhir Desember. Jadi ada beberapa waktu sampai akhir Desember, saya
berharap teman-teman pekerja yang belum menerima termin kedua bersabar. Ini dalam proses
penyaluran kepada teman-teman semua
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)) Namun dari
hasil koordinasi terakhir, data dari BPjamsostek bisa diteruskan untuk proses pembayaran untuk
transfer termin kedua
Ringkasan
Hingga saat ini proses penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) termin kedua masih
berlangsung. Melihat ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar pekerja yang
belum menerima BSU bersabar.
MENAKER MINTA PEKERJA YANG BELUM TERIMA BSU TERMIN KEDUA BERSABAR
. Hingga saat ini proses penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) termin kedua masih
berlangsung. Melihat ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta agar pekerja yang
belum menerima BSU bersabar.
"Saya berharap sabar karena jangka waktu penyaluran itu hingga akhir Desember. Jadi ada
beberapa waktu sampai akhir Desember, saya berharap teman-teman pekerja yang belum
menerima termin kedua bersabar. Ini dalam proses penyaluran kepada teman-teman semua,"
ujar Ida secara virtual, Rabu (16/12).
Menurut Ida, sebelum bantuan subsidi gaji termin kedua disalurkan, Kemenaker bersama dengan
BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data.
Menurutnya, hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
183
