Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 281
dasar pijak yang lebih implementatif kepada pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan
kabupaten/kota.
"Hal itu untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas, melalui penguatan tugas dan
fungsi dinas yang menyelenggarakan layanan bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Ida pada
peluncurkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Pemberian Penghargaaan
kepada Perusahaan yang Telah Mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Jakarta, kemarin.
Untuk itu, katanya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong dan mengingatkan
semua pihak, terutama para pengambil kebijakan di provinsi maupun kabupaten/kota untuk
segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.
Kemenaker telah menyiapkan pedoman penyelenggaraan unit layanan disabilitas ini melalui
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan pada 30 November 2020
dan diundangkan 3 Desember 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional.
( (Sudarsono) (ysw).
280
