Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

untuk mendongkrak mencapai tingkatan yang diharapkan, yakni rata-rata 6 sampai 7 % per
tahun.
Makanya, untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan negara menengah, Indonesia harus
tumbuh rata-rata 6,8 % selama 10 tahun ke depan.

"Bayangkan, untuk 6 % aja, dalam 10 tahun terakhir tidak pernah nyampai. Padahal ini rata-
rata harus 6,8 %. Ini artinya, ada waktunya kita tumbuh 5 %, tapi ada waktunya kita harus
tumbuh 6,8 %. Jadi angka ini bukan main berat," kata Piter.

Solusinya, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melejit seperti China yang bisa menembus
angka rata-rata 10 % setiap tahun, pemerintah harus membuat terobosan yang luar biasa, salah
satunya menciptakan UU sapu jagat. Hanya dengan begitu, pemerintah bisa menyiapkan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia.

Ekonom dari Universitas Indonesia ini juga menyoroti, kenapa investasi di Indonesia tumbuh
lambat? Menurutnya, karena banyak sekali masalah yang harus dibenahi, seperti perizinan usaha
atau investasi, pembebasan lahan, ketenagakerjaan, isu lingkungan, koordinasi pusat-daerah,
inkonsistensi pejabat pemerintah, dan banyak hal lainnya.

"Ini nampak sekali permasalahannya kenapa investasi kita tumbuhnya begitu-begitu saja.
Investasi di Indonesia sangat menarik, tapi hambatannya sangat banyak. Persoalan yang begitu
banyaknya itu, dimasukkan semua dalam UU Omnibus Law. Begitu banyaknya pasal-pasal dan
UU yang harus secara bersamaan diperbaiki. Kalau diperbaiki satu per satu, itu butuh berapa
presiden," jelasnya.

Rentetan persoalan itulah, yang menjadikan alasan utama pemerintahan Jokowi begitu
bersemangat untuk melanjutkan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja. pembahasan
ini,jelas dia, tidak bisa dilakukan secara parsial karena kebutuhannya begitu mendesak dan harus
dilaksanakan secara serentak.
"Dan itu yang tertuang di dalam UU Cipta Kerja, semuanya sudah dirangkum dalam satu UU,
dan itu merupakan satu terobosan yang luar biasa. Justru yang akan panen manfaat dari UU ini
ya masyarakat. Yang akan memanen manfaat secara politik adalah pemerintahan mendatang
karena sudah mendapatkan warisan sebuah UU yang begitu baik," jelasnya.
Piter juga menyinggung, apakah UU Cipta Kerja merugikan pekerja? Menurutnya, bicara UU Cipta
Kerja tidak bisa terlepas dari perspektif pekerja dan calon pekerja. Artinya, UU Cipta Kerja jelas
ada perspektif yang ditujukan untuk melindungi pekerja dan calon pekerja, baik dalam jangka
pendek maupun jangka penjang.

Berdasarkan data, Indonesia mengalami peningkatan angkatan kerja sebanyak 3 juta per tahun.
Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 %, di mana dari setiap 1 % ekonomi hanya bisa
menyerap pertumbuhan 250.000 angkatan kerja baru.
Artinya, kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5 %, maka hanya bisa menyerap sekitar 1.250.000
angkatan kerja baru. Berarti, ada sekitar 1.750.000 masyarakat Indonesia yang baru lulus kuliah
dan lulus SMK yang termasuk angkatan tenaga kerja baru yang tidak akan terserap.

"UU Cipta kerja ini adalah perspektif calon pekerja, itu utamanya. Karena dia akan menciptakan
investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang akan mengakomodasi kebutuhan calon pekerja,
bukan pekerja. Setiap tahun berapa calon pekerja yang muncul, mereka harus disiapkan
pekerjaan-pekerjaan baru," jelasnya.

285