Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

GANDENG KPK, MENAKER JAMIN BANTUAN SUBSIDI GAJI TRANSPARAN DAN
AKUNTABEL
Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pelaksanaan program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji berlangsung transparan dan akuntabel.

Kali ini, Kementerian Ketenagakerjaan sengaja menggandeng instansi eksternal seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan bersama penyaluran subsidi gaji .

Adapun berdasarkan data Kemenaker per 14 Desember 2020, realisasi penyaluran BSU telah
menyentuh Rp 27,96 triliun atau 93,94 persen dari pagu sebesar Rp 29,85 triliun.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
hingga Ditjen Pajak Kementerian Keuangan juga turun untuk melakukan pengawasan bersama-
sama dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Dia juga meyakinkan bahwa tidak ada dana bantuan yang mengendap di kementeriannya, atau
berbelok ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Pernyataan Ida ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait akuntabilitas penyaluran BSU
yang melibatkan dana dalam jumlah besar.

"Berdasarkan Permenaker 14 tahun 2020, mekanisme penyaluran BSU ini langsung ditransfer ke
rekening masing-masing penerima yang sebelumnya sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Jadi tidak pernah uang itu mampir ke mana-mana karena langsung ditransfer
ke rekening penerima bantuan," ujar Ida dalam Konferensi Pers 'Kupas Tuntas Program Bantuan
Subsidi Upah' yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(KPCPEN) di Media Center KPCPEN, Rabu (16/12/2020).

Ida juga menjawab pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat mengenai sumber
pembiayaan BSU. BSU ditegaskan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) tahun 2020 dengan landasan hukum yang kuat.

Dia menampik anggapan bahwa BSU menggunakan uang operasional BPJS TK atau uang pekerja
yang dikembalikan.

"Masih saja yang bertanya ini uangnya siapa, ini uang bersumber dari APBN, bukan uang yang
diambil dari operasional BPJS TK atau uang pekerja," tegas Ida.

Ida menambahkan, pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran BSU. Pada
pertengahan penyaluran BSU termin pertama, Kemenaker bersama dengan BPJS TK
menggandeng Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk melakukan pemadanan data penerima.
"Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan mengikuti rekomendasi KPK. Upaya ini dilakukan
semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran,"
jelas Ida.

Ditegaskannya jika seluruh proses pencairan BSU dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Apabila ada dana retur atau kembali maka otomatis akan dikembalikan ke kas negara. Dipastikan
tidak ada penyelewengan dana bantuan kepada masyarakat.

"Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di
Kemenaker," katanya.

Realisasi anggaran termin pertama mencapai Rp 14,71 triliun dan menjangkau 12,26 juta pekerja
atau 98,86 persen dari target pemerintah yakni 12,4 juta pekerja.

91