Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan

                                                  21 Januari 2019


                                                       Berita Terbaru

                              100
                               90
                               80
                               70
                               60
                               50                       Positif; 58   Negatif; 66
                               40
                               30
                               20
                               10
                                0
                                              Positif                   Negatif

                                                 NEWSTREND


                 Judul          :  DEMO TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA


                 Sentimen       :  Negatif

               Ringkasan

               Ribuan buruh yang berasal dari berbagai elemen memadati berunjuk rasa di depan

               gedung DPR-MPR RI di Jakarta, Senin (20/1). Aksi tersebut digelar untuk menolak
               RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan beberapa alasan:

                1.  Penerapan  upah  per  jam  akan  mengakibatkan  upah  minimum  terdegradasi

                    bahkan hilang dan mengisyaratkan akan menghapus sistem upah minimum
                2.  Menghilangkan pesangon

                3.  Akan terjadi penggunaan "outsourcing" atau kontrak lepas dan karyawan kontrak
                    yang masih dan semena-mena. Hal itu dikarenakan dalam RUU Cipta Lapangan

                    Kerja dikatakan boleh semua jenis pekerjaan dilakukan kontrak dan bisa dikontrak
                    lepaskan. Semua dinilai sangat bertentangan dengan Undang-Undang 13 tentang

                    Ketenagakerjaan untuk kontrak lepas dibatasi lima jenis pekerjaan saja

                4.  Mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA)
                5.  Omnibus  Law  Cipta  Lapangan  Kerja  akan  menghilangkan  jaminan  sosial,  dan

                    terakhir menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha
   1   2   3   4   5   6   7