Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 4
Selanjutnya, ia mengkhawatirkan RUU ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon, membebaskan
buruh kontrak serta alih daya (outsoursing), mempermudah masuknya tenaga kerja asing,
menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Melalui kesempatan ini kami meminta DPR membatalkan omnibus law cipta lapangan kerja.
Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan karena membuat masa depan pekerja, calon
pekerja yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan," katanya.
Meski demikian, Said setuju dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi yaitu mengundang
investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Namun, pihaknya tidak setuju ketika investasi masuk, tidak
ada perlindungan bagi kaum buruh.
Membuka diri
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan,
pemerintah dan DPR membuka diri terhadap masukan dalam pembahasan omnibus law jika dirasa
ada yang merugikan buruh.
"Pasti harus wajib membuka diri," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin,
menanggapi adanya aksi buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Mahfud mengatakan jika ada hal-hal yang dianggap akan merugikan buruh dan sebagainya,
dipersilakan menyampaikannya kepada pemerintah maupun DPR yang akan membahasnya. Bahkan,
Mahfud juga mempersilakan kepada buruh menyampaikan kepadanya seandainya ada kekhawatiran-
kekhawatiran buruh akan dirugikan dengan regulasi itu.
"Kalau sejauh yang saya ikut justru buruh diutamakan di situ. Tetapi, coba di bagian mana yang
dirugikan, sampaikan ke DPR. Sampaikan juga ke saya, nanti saya salurkan," katanya.
Mahfud menyampaikan agar RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja jangan dipahami sebagai aturan
untuk mempermudah orang asing berinvestasi, melainkan mempermudah pembukaan lapangan
kerja.
Sebab, tujuan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu
semakin terbuka lebar. Salah satu caranya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, dengan
mempermudah dan menyederhanakan perizinan terkait investasi.
"Investasi itu bukan hanya investasi asing. Investasi dalam negeri pun selama ini sering terkendala
oleh perizinan karena banyaknya peraturan perundang-un-dangan yang tumpang tindih," kata
Mahfud. (Muhammad Irian)*"*
