Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Ia menuturkan jika terdapat poin-poin yang dianggap tidak merugikan kaum buruh, misalnya seperti
pajak dan lainnya, Komisi IX akan mendukungnya. Sebab, DPR berharap ketika investasi masuk, dapat
menguntungkan semua pihak. "Jangan harapan investasi masuk tapi ada yang dikorbankan. Buruh
bagian dari masyarakat," ucapnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tji-ptaning menyatakan, Komisi IX kompak
menolak. Karena, RUU Omnibus Law Cilaka merupakan bentuk kongkalingkong antara pengusaha dan
pemerintah.

Dia menilai, apabila RUU tersebut nantinya disahkan, menjadi undang-undang (UU) nasib buruh bakal
semakin merana lantaran haknya dikebiri.

"Buruh saja belum hidup layak, kebutuhannya belum terpenuhi semua, masa mau ada RUU baru yang
menghilangkan beberapa haknya. Saya mencium baunya, ini adalah permainan pengusaha atau kaum
kapitalis," katanya.

Kemarin, ratusan buruh menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan. Aksi ini buah
kekhawatiran mereka atas RUU Omnibus Law Cilaka. Aksi kali ini dimotori oleh Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Said Iqbal.

Mereka berhasil menjumpai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Mereka meminta pemerintah
dan DPR tak tergesa-gesa dalam merumuskan Omnibus Law Cilaka.

"Kalau tetap terburu-buru, pasti akan ada gerakan aksi yang begitu besar. Semua serikat buruh
menolak omnibus law. Tidak ada satupun, boleh diperiksa," ujar Said Iqbal.

Bila tuntutan para buruh diabaikan, Said Iqbal menyatakan, serikat buruh juga menyiapkan langkah
judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi omnibus law. Untuk langkah politiknya,
para buruh meminta pemerintah menghentikan pembahasan omnibus law yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan.

Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentakjuga dilakukan di berbagai provinsi lain di
Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah,
Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Gorontalo, (aen/nas)

caption:

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY

PROTES - Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin
(20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan
pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia.