Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 3
Title BURUH KHAWATIR RUU OMNIBUS LAW MENYENGSARAKAN
Media Name Pikiran Rakyat
Page/URL 8
Journalist muhammad irfan
Article Type News
Pub. Date 2020-01-21
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 430 / Black/White
Category &
Sentiment Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Summary
Wacana pemerintah menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Keija ditolak buruh.
Penolakan mereka salah satunya disampaikan melalui aksi yang digelar di Kompleks Parlemen
Senayan, Senin (20/1/2020). Memadati ruas Jalan Gatot Subroto, buruh yang berjumlah sekira ratusan
orang ini menyebut ada enam alasan menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang
mereka sebut sebagai "Cilaka".
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, yang pertama, omnibus
law itu dalam praktiknya dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum bagi buruh. Pengenalan
upah per jam akan mengakibatkan upah minimum terdegredasi, bahkan hilang. Buruh akan dihitung
per jam dalam jam kerjanya.
Quote
Kalau dia bekerja dalam satu bulan hanya 2 minggu, dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau
paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)
BURUH KHAWATIR RUU OMNIBUS LAW MENYENGSARAKAN
Wacana pemerintah menerbitkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Keija ditolak buruh.
Penolakan mereka salah satunya disampaikan melalui aksi yang digelar di Kompleks Parlemen
Senayan, Senin (20/1/2020). Memadati ruas Jalan Gatot Subroto, buruh yang berjumlah sekira ratusan
orang ini menyebut ada enam alasan menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang
mereka sebut sebagai "Cilaka".
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, yang pertama, omnibus
law itu dalam praktiknya dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum bagi buruh. Pengenalan
upah per jam akan mengakibatkan upah minimum ter-degredasi, bahkan hilang. Buruh akan dihitung
per jam dalam jam kerjanya.
"Kalau dia bekerja dalam satu bulan hanya 2 minggu, dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau
paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," kata Iqbal.
