Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 12
Title ALASAN SERIKAT PEKERJA TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Media Name Ekonomi Neraca
Page/URL 6
Journalist NERACA
Article Type News
Pub. Date 2020-01-21
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 488 / Black/White
Category &
Sentiment Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Summary
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan terdapat enam alasan
mengapa kaum buruh atau pekerja menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disusun
pemerintah. "Pertama dalam Omnibus Law tersebut mengisyaratkan akan menghapus sistem upah
minimum," kata dia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR dan DPD RI di Jakarta, Senin
(20/1). Ia mengatakan penerapan upah per jam tersebut akan mengakibatkan upah minimum
terdegradasi bahkan hilang.
Quote
Tentunya hal itu merugikan kaum buruh dan pekerja di Tanah Air. Oleh karena itu kami menolak,
karena ini akan menghapuskan upah minimum, membuat buruh kembali menjadi absolut miskin,
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI)
ALASAN SERIKAT PEKERJA TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan terdapat enam alasan
mengapa kaum buruh atau pekerja menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang disusun
pemerintah. "Pertama dalam Omnibus Law tersebut mengisyaratkan akan menghapus sistem upah
minimum," kata dia saat aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR dan DPD RI di Jakarta, Senin
(20/1).
Ia mengatakan penerapan upah per jam tersebut akan mengakibatkan upah minimum terdegradasi
bahkan hilang.
"Tentunya hal itu merugikan kaum buruh dan pekerja di Tanah Air. Oleh karena itu kami menolak,
karena ini akan menghapuskan upah minimum, membuat buruh kembali menjadi absolut miskin," ujar
dia.
Selanjutnya, RUU tersebut dinilai akan mengakibatkan hilangnya pesangon. Walaupun Menko
Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Ketenagakerjaan mengatakan pesangon tetap ada,
namun diberikan "on the top" yaitu disebut dengan tunjangan pemutusn hubungan kerja (PHK)
sebesar enam bulan upah.
