Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 13

Ketiga, lanjut dia, akan terjadi penggunaan "out-sourcing" atau kontrak lepas dan karyawan kontrak
               yang masih dan semena-mena. Hal itu dikarenakan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja dikatakan boleh
               semua jenis pekerjaan dilakukan kontrak dan bisa dikontrak lepaskan.

               Padahal,  di  Undang-Undang  13  tentang  Ketenagakerjaan  untuk  kontrak  lepas  dibatasi  lima  jenis
               pekerjaan saja yaitu petugas
               kebersihan,  katering,  supir,  sekuriti  dan  jasa  penunjang.  "Poin  yang  keempat  yaitu  memudahkan
               masuknya tenaga kerja asing," katanya.

               Poin kelima, kata tokoh pergerakankaum buruh tersebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan
               menghilangkan  jaminan  sosial,  dan  terakhir  menghilangkan  sanksi  pidana  bagi  pengusaha.  Pada
               prinsipnya KSPI setuju dengan sikap Presiden Jokowi yang ingin mengundang investasi ke Tanah Air
               dengan  tujuan  membuka  lapangan  kerja  seluas-luasnya.  Namun,  hal  itu  harus  pula  diselaraskan
               dengan perlindungan kaum buruh.

               Sebelumnya,  Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian  Susiwijono  memastikan  Omnibus Law
               Cipta Lapangan Kerja tidak akan menurunkan upah minimum pekerja sehingga masyarakat Indonesia
               tidak perlu khawatir. "Upah minimum tidak turun, dipastikan tidak turun. Itu dulu prinsipnya jadi
               jangan ada ke kekhawatiran di mana-mana nanti wah ini akan terjadi penurunan upah minimum,"
               katanya.

               Susiwijono  mengatakan  bahwa  upah  minimum  itu  juga  tidak  dapat  ditangguhkan  sehingga
               perusahaan wajib memenuhi ketentuan upah minimum terlepas dari kondisi perusahaan tersebut.
               Takhanyaitu,  nilai  upah minimum  justru  berpotensi semakin  naik  dengan  ditentukan  berdasarkan
               pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah sehingga lebih proporsional.

               "Tidak  dibikinkan  secara  nasional  tapi  mempertimbangkan  pertumbuhan  ekonomi  masing-masing
               daerah per provinsi yang selama ini juga ada angkanya dari BPS," ujarnya. Di sisi lain, peraturan terkait
               upah minimum tersebut hanya berlaku bagi pegawai baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun
               serta  akan  disesuaikan  untuk  yang  memiliki  kompetensi  lebih.  "Pekerja  baru  itu  pun  sesuai
               kompetensinya bisa saja menerima upah di atas upah minimum yang telah ditetapkan," katanya. bari
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18