Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 15
Title SERBA-SERBI OMNIBUS LAW YANG DITOLAK KERAS BURUH
Media Name detik.com
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4866914/serba-serbi-omnibus-law-
Page/URL
yang-ditolak-keras-buruh
Journalist Anisa Indraini - detikFinance
Article Type News
Pub. Date 2020-01-21
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category &
Sentiment Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Summary
Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh menggelar aksi demo, Senin (20/1/2020).
Mereka menolak omnibus law atau yang dikenal juga dengan undang-undang (UU) 'sapu jagat'. Apa
sih omnibus law yang bikin ratusan buruh demo di DPR? Buat kamu yang belum tahu nih, omnibus law
itu aturan yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.
Manfaatnya, omnibus law menyelesaikan masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan.
SERBA-SERBI OMNIBUS LAW YANG DITOLAK KERAS BURUH
Jakarta - Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh menggelar aksi demo, Senin
(20/1/2020). Mereka menolak omnibus law atau yang dikenal juga dengan undang-undang (UU) 'sapu
jagat'.
Apa sih omnibus law yang bikin ratusan buruh demo di DPR? Buat kamu yang belum tahu nih, omnibus
law itu aturan yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.
Manfaatnya, omnibus law menyelesaikan masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan.
Ada 79 undang-undang dengan 1.244 pasal yang direvisi sekaligus. UU tersebut direvisi karena dinilai
menghambat investasi. Dengan omnibus law, harapannya investasi semakin mudah masuk ke
Indonesia.
Ada dua Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law yang diajukan ke DPR yaitu omnibus law cipta
lapangan kerja dan omnibus law perpajakan. Emang banyak sih materi aturan yang bakal dimuat
dalam omnibus law, ya namanya juga penyatuan dari sekian banyak aturan. Berikut rinciannya ya:
Omnibus law cipta lapangan kerja mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait.
Adapun 11 klaster tersebut adalah 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3)
Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan Berusaha,
6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan
Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.
Sedangkan, omnibus law perpajakan mencakup 6 pilar, yaitu 1) Pendanaan Investasi, 2) Sistem
Teritori, 3) Subjek Pajak Orang Pribadi, 4) Kepatuhan Wajib Pajak, 5) Keadilan Iklim Berusaha, dan 6)
Fasilitas.
