Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 19
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
mengamanatkan terbentuknya LTSA di daerah. Saat ini, telah terbentuk 42 LTSA di berbagai daerah.
Menaker menilai bahwa jumlah tersebut masih kurang dalam mengakomodir minat masyarakat
Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Ia pun mendorong pemerintah daerah, khususnya daerah yang
memiliki potensi pekerja migran tinggi, untuk membangun LTSA. Sehingga, mampu mengintgrasikan
berbagai layanan migrasi bagi masyarakat.
"Akan kita bangun juga LTSA baru bagi daerah-daerah yang memang jangkauan geografisnya
membutuhkan kehadiran LTSA tersendiri," ujar Menteri Ida
Pembekalan kompetensi, jelas Menaker, adalah salah satu fase awal penempatan yang membutuhkan
solusi dari semua pihak.
"Kita masih membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dalam menyediakan dan memfasilitasi kompetensi calon pekerja migran kita melalui
pelatihan vokasi," kata Menaker menjelaskan.
Senada dengan Menaker, Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah, mengatakan, implementasi UU No.
18 Tahun 2017 membutukan layanan yang terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
perwakilan P3MI. Selain itu, keberadaan layanan yang terpadu dapat memastikan kompetensi calon
pekerja migran.
Ia meminta P3MI yang menjadi anggota APJATI agar memanfaatkan Rakernas ini dalam merumuskan
dan meningkatkan peran asosiasi dalam proses migrasi. "Sehingga, keberadaan APJATI selaku induk
organisasi mitra strategis pemerintah mampu berprestasi serta berkontribusi positif mendukung
suksesnya program nasional penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri," ujar Ayub.
