Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 22
Dinas Tenaga Kerja juga akan melengkapi administrasi dan persyaratannya, sehingga ada kepastian
mereka akan bekerja secara prosedur di negara tujuan. Namun begitu, Mantan Kapolda Bali itu
mengakui ada yang tak senang dengan kebijakannya itu.
Salah satunya perusahaan penyalur jasa TKI. "Sejak Januari 2017 saya mengambil kebijakan untuk
memberikan perlindungan kepada para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja
Indonesia (TKI)," kata Ronny. Meski sebenarnya urusan yang berkaitan dengan TKI merupakan tugas
dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BNP2TKI yang sekarang berubah nama
menjadi BP2MI. Namun Imigrasi bersentuhan langsung dengan calon PMI/TKI saat mereka akan
mengajukan permohonan paspor, dan saat semua selesai dan mereka akan berangkat ke luar negeri
melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (checkpoint area) di Bandara Internasional.
"Karena itu, jajaran Imigrasi dapat melakukan pengawasan keimigrasian secara ketat bagi calon
PMI/TKI pada saat mengajukan paspor dan pada saat akan berangkat ke luar negeri," ungkapnya.
Sebelumnya, sekitar 16 ribu calon TKI gagal bekerja di luar negeri, lantaran dianggap nonprosedural.
Kebijakan pengetatan penerbitan paspor yang diberlakukan sejak 2017 merupakan salah satu upaya
mencegah WNI menjadi korban TPPO lintas negara. Pada 2017, imigrasi menolak pembuatan paspor
yang diajukan oleh sekitar 5 ribu calon TKI, sedangkan tahun 2018 sebanyak 5 ribu, dan 2019 sebanyak
6 ribu.
Mereka yang ditolak, tidak bisa melengkapi dokumen persyaratan secara lengkap. Di antaranya seperti
surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja wilayah setempat. Bahkan,
ada calon TKI yang tidak memiliki keahlian, seperti yang dibutuhkan di negara tujuan. DIR
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal memperketat
penerbitan paspor bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal itu guna mengantisipasi terjadinya
tindak pidana perdagangan orang (TPPO) alias human trafficking.