Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 22

Dinas Tenaga Kerja juga akan melengkapi administrasi dan persyaratannya, sehingga ada kepastian
               mereka  akan  bekerja  secara  prosedur  di  negara  tujuan.  Namun  begitu,  Mantan  Kapolda  Bali  itu
               mengakui ada yang tak senang dengan kebijakannya itu.
               Salah satunya perusahaan penyalur jasa TKI. "Sejak Januari 2017 saya mengambil kebijakan untuk
               memberikan  perlindungan  kepada  para  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  atau  Tenaga  Kerja
               Indonesia (TKI)," kata Ronny. Meski sebenarnya urusan yang berkaitan dengan TKI merupakan tugas
               dan  fungsi  Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  dan  BNP2TKI  yang  sekarang  berubah  nama
               menjadi  BP2MI.  Namun  Imigrasi  bersentuhan  langsung  dengan  calon  PMI/TKI  saat  mereka  akan
               mengajukan permohonan paspor, dan saat semua selesai dan mereka akan berangkat ke luar negeri
               melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (checkpoint area) di Bandara Internasional.

               "Karena  itu,  jajaran  Imigrasi  dapat  melakukan  pengawasan  keimigrasian  secara  ketat  bagi  calon
               PMI/TKI pada saat mengajukan paspor dan pada saat akan berangkat ke luar negeri," ungkapnya.
               Sebelumnya, sekitar 16 ribu calon TKI gagal bekerja di luar negeri, lantaran dianggap nonprosedural.
               Kebijakan pengetatan penerbitan paspor yang diberlakukan sejak 2017 merupakan salah satu upaya
               mencegah WNI menjadi korban TPPO lintas negara. Pada 2017, imigrasi menolak pembuatan paspor
               yang diajukan oleh sekitar 5 ribu calon TKI, sedangkan tahun 2018 sebanyak 5 ribu, dan 2019 sebanyak
               6 ribu.

               Mereka yang ditolak, tidak bisa melengkapi dokumen persyaratan secara lengkap. Di antaranya seperti
               surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja wilayah setempat. Bahkan,
               ada calon TKI yang tidak memiliki keahlian, seperti yang dibutuhkan di negara tujuan.  DIR

               Direktorat  Jenderal  Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  HAM  (Kemenkumham)  bakal  memperketat
               penerbitan paspor bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal itu guna mengantisipasi terjadinya
               tindak pidana perdagangan orang (TPPO) alias human trafficking.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27