Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Lebih lanjut, Merah berpendapat bahwa RUU Omnibus Law berusaha menghapus tahapan-tahapan
produksi ketika perusahaan ingin melakukan pertambangan. Bahkan, pasal yang mengatur
pembatasan luasan konsesi hanya 15.000 hektare juga akan dihapus.
Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi Dengan demikian, simpul dia, berbagai perusahaan tambang
yang memiliki program hilirisasi akan dengan mudah mengusir masyarakat adat.

"Awalnya kan ada eksplorasi, terus produksi dan seterusnya. Nah, tahapan itu akan dihapus. Pemodal
akan untung karena langsung dapat izin jadi satu," ucap dia.

"Tak hanya itu, masih banyak yang lain. Seperti negara juga tak memiliki kewajiban memungut royalti.
Di lain sisi, pengusaha juga enggak wajib bayar royalti. Juga, hilangnya pasal pidana lingkungan ke
korporasi yang diubah jadi sanksi administratif. Dan dalam UU Kehutanan bahwa ada alokasi ruang
untuk hutan sebesar 30 persen tiap daerah, itu juga dihilangkan," sambungnya.

Atas dasar itu, ia menilai konsolidasi bersama dalam wadah Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak)
yang terdiri dari sejumlah LSM dan organisasi merupakan langkah terakhir untuk mencari keadilan dan
kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya harap kita bisa bersatu semua menolak dan melawan RUU Omnibus Law," tandasnya.
Terpisah, Koordinator Eksekutif Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)
Dahniar Adriani menyebut UU sapu jagat itu mestinya bisa meningkatkan usaha pelestarian
lingkungan dan sumber daya alam, tak sekedar memacu investasi.
"Untuk Omnibus Law kembali pekerjaan rumahnya adalah jangan hanya memanfaatkan tapi juga
merawat dan melanjutkan. Jangan hanya mengambil sumber daya alam tapi tidak mau menjaga dan
berpikir untuk ke depan," ujar dia, dikutip dari Antara .
"Pemerintah harus sadar bahwa peningkatan laju investasi tidak akan selalu berujung peningkatan
kesejahteraan rakyat, apalagi jika investasi yang masuk justru menyebabkan konflik sumber daya alam
dan bencana ekologis meningkat," ujar dia.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengaku paket Omnibus Law bertujuan untuk
memangkas birokrasi, mempermudah investasi, dan menggerakkan ekonomi. Ia sendiri sudah
bertemu dengan pimpinan parpol koalisi untuk membahas percepatan pembahasannya di Dewan.

(ryn/arh).