Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 24
Title LSM KRITIK OMNIBUS LAW LINGKUNGAN: MASYARAKAT BISA TERUSIR
Media Name cnnindonesia.com
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200120053420-12-466813/lsm-kritik-
Page/URL
omnibus-law-lingkungan-masyarakat-bisa-terusir
Journalist ryn/arh
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Jakarta - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah berujar bahwa
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law bidang kehutanan dan lingkungan yang tengah
digodok pemerintah akan menimbulkan daya rusak terhadap lingkungan hidup dan memaksa
masyarakat mengungsi.
"Menurut saya, rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran, peracunan dan akan
membentuk pengungsian sosial ekologi kolosal di Indonesia karena akan adanya bencana lingkungan
hidup di Indonesia," ujar dia dalam agenda diskusi 'Omnibus Law untuk Siapa?' di Kantor LBH Jakarta,
Jalan Diponegoro, Minggu (19/1).
Quote
Menurut saya, rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran, peracunan dan akan
membentuk pengungsian sosial ekologi kolosal di Indonesia karena akan adanya bencana lingkungan
hidup di Indonesia
-- Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
LSM KRITIK OMNIBUS LAW LINGKUNGAN: MASYARAKAT BISA TERUSIR
Jakarta - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah berujar bahwa
Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law bidang kehutanan dan lingkungan yang tengah
digodok pemerintah akan menimbulkan daya rusak terhadap lingkungan hidup dan memaksa
masyarakat mengungsi.
"Menurut saya, rancangan Omnibus Law akan resmi melakukan pengusiran, peracunan dan akan
membentuk pengungsian sosial ekologi kolosal di Indonesia karena akan adanya bencana lingkungan
hidup di Indonesia," ujar dia dalam agenda diskusi 'Omnibus Law untuk Siapa?' di Kantor LBH Jakarta,
Jalan Diponegoro, Minggu (19/1).
Merah menyampaikan setidaknya terdapat tiga undang-undang yang akan diselaraskan dengan RUU
Omnibus Law, yakni Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH), dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Menurut dia, akan ada sejumlah perubahan, penghapusan, dan penambahan pasal terhadap tiga
Undang-undang tersebut.
