Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 21
Title PEMERINTAH KHAWATIR TKI JADI KORBAN TRAFFICKING
Media Name Rakyat Merdeka
Page/URL 6
Journalist Dir
Article Type Photo News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend HUMAN TRAFFICKING
Size/Color 900 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Positive
Sentiment
Summary
Diketahui, upaya TPPO masih sangat tinggi. Pada tahun 2019, sebanyak 6.142 WNI berhasil
diselamatkan dari TPPO. Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie mengaku telah
menerapkan aturan ketat paspor bagi para calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri non prosedural
sejak dua tahun lalu.
Menurutnya, hal itu dilakukan karena kepedulian negara kepada warga negara. Kami khawatir jika TKI
non prosedural dipaksakan berangkat ke luar negeri, maka akan menjadi korban TPPO, katanya
kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Quote
Kami khawatir jika TKI non prosedural dipaksakan berangkat ke luar negeri, maka akan menjadi korban
TPPO,
-- Ronny F Sompie, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham
PEMERINTAH KHAWATIR TKI JADI KORBAN TRAFFICKING
Diketahui, upaya TPPO masih sangat tinggi. Pada tahun 2019, sebanyak 6.142 WNI berhasil
diselamatkan dari TPPO. Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie mengaku telah
menerapkan aturan ketat paspor bagi para calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri non prosedural
sejak dua tahun lalu.
Menurutnya, hal itu dilakukan karena kepedulian negara kepada warga negara. "Kami khawatir jika
TKI non prosedural dipaksakan berangkat ke luar negeri, maka akan menjadi korban TPPO," katanya
kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, ada tujuh bandara di Indonesia yang akan diprioritaskan. Bandara Internasional
terutama di Bandara Kualanamu-Sumatera Utara, Bandara Hang Nadiem-Batam, Bandara Soekarno
HattataJakarta. Kemudian di Bandara Husein Sastranegara-Bandung, Bandara A. Yani-Semarang,
Bandara Juanda-Semarang, dan Bandara Ngurah Rai-Bali.
Selain itu, lanjut bekas Direskrimum Polda Sumut itu, Ditjen Imigrasi juga tak sembarangan
memberikan paspor bagi calon TKI yang dicurigai akan menjadi korban perdagangan orang. Mereka
biasanya tidak paham mau bekerja di mana, belum jelas apakah ada job order sesuai dengan
kemampuan, keahlian mereka dari negera tujuan mereka bekerja. "Dengan demikian, walaupun
diberikan paspor, biasanya mereka tidak akan mendapatkan visa dari negara tujuan mereka," ujarnya.
Penundaan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat. Dengan
demikian, mereka akan diurus visa untuk bekerjanya setelah diberikan paspor.
