Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

Title OMNIBUS LAW, ANGIN SEGAR UNTUK KONTRAKTOR BATU BARA?

Media Name tempo.co
https://bisnis.tempo.co/read/1297086/omnibus-law-angin-segar-untuk-kontraktor-
Page/URL
batu-bara
Journalist Reporter:

Article Type News

Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW

Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment

Summary
Pemerintah meniupkan angin segar untuk kontraktor batubara kelas kakap. Nasib para pemegang
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu telah diatur dalam rancangan
undang-undang sapu jagad atau omnibus law mengenai Cipta Lapangan Kerja.
Dalam rancangan aturan Cipta Lapangan Kerja yang diterima Tempo, pemerintah memulainya dengan
mengubah istilah PKP2B yang diperpanjang dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi
Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP). Keduanya memiliki aturan main yang berbeda.
The government blows fresh air for high-class coal contractors. The fate of the holders of the Coal
Mining Concession Work Agreement (PKP2B) has been arranged in the draft broom of the universe or
the omnibus law concerning Work Creation.
In the draft Work Creation regulation received by Tempo, the government began by changing the term
PKP2B which was extended from the Special Mining Business License (IUPK) to the Special Mining
Business Agreement (PBKP). Both have different rules.
OMNIBUS LAW, ANGIN SEGAR UNTUK KONTRAKTOR BATU BARA?

Pemerintah meniupkan angin segar untuk kontraktor batubara kelas kakap. Nasib para pemegang
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu telah diatur dalam rancangan
undang-undang sapu jagad atau omnibus law mengenai Cipta Lapangan Kerja.
Dalam rancangan aturan Cipta Lapangan Kerja yang diterima Tempo, pemerintah memulainya dengan
mengubah istilah PKP2B yang diperpanjang dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi
Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP). Keduanya memiliki aturan main yang berbeda.
Lahan IUPK hasil perpanjangan wajib menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Izinnya harus
dilelang terlebih dahulu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum diperebutkan swasta.
Luas lahan izin operasi produksi batubara yang diperpanjang pun hanya dibatasi seluas 15 ribu
hektare.

Namun setelah berubah menjadi PBKP, perpanjangan izin dapat diperoleh PKP2B tanpa penciutan
lahan. Luas wilayah mereka menyesuaikan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak. Izin PKP2B
pun tak melalui proses lelang sehingga kesempatan BUMN untuk mengelola tambang milik pengusaha
besar itu hilang.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menjelaskan aturan itu disusun demi menjamin kepastian