Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

berinvestasi. "Dahulu kan sudah disetujui pemerintah mengenai luasan wilayah mereka sekian
hektare (sesuai kontrak), kita hormati itu sampai dia selesai (perpanjangan) tahap kedua," ujarnya,
seperti yang dikutip edisi Koran Tempo, edisi Senin 20 Januari 2020.
Pengamat Hukum Universitas Tarumanegara yang ikut merumuskan RUU Cipta Lapangan Kerja
subsektor mineral dan batubara, Ahmad Redi, menyatakan kebijakan itu melanggar UU Minerba. "Di
undang-undang yang sekarang berlaku sudah jelas pertambangan khusus prioritas BUMN," kata dia.
Selama proses harmonisasi beleid omnibus law tersebut, dia bersama tim perumus berulang kali
mengusulkan agar pengelolaan batubara diserahkan kepada BUMN. Namun Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) bersikeras PKP2B melanjutkan usahanya.
Lantaran tak kunjung mencapai kesepakatan, kedua opsi dibahas di rapat koordinasi terbatas yang
dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. "Akhirnya diputuskan
seperti rancangan omnibus law sekarang," katanya.
Sebelum diputuskan di tingkat menteri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif telah
bersurat kepada Airlangga Hartanto. Surat yang dibuat pada 9 Desember 2019 itu membahas
substansi omnibus law subsektor minerba, salah satunya terkait perpanjangan PKP2B.

Dari salinan yang diterima Tempo, Arifin meminta agar aturan mengenai perpanjangan PKP2B
disesuaikan dengan substansi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba.

Revisi PP tersebut mengatur penetapan luas wilayah PKP2B perpanjangan menyesuaikan dengan
kontrak yang telah disepakati, tanpa lelang sebelum diperpanjang. Tempo telah mencoba
mengkonfirmasi ihwal surat tersebut namun baik Kementerian ESDM maupun Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian tak merespons.

Sebelum adanya pembahasan di omnibus law, nasib PKP2B menggantung lantaran pembahasan revisi
UU Minerba masih berlangsung di DPR. Sementara itu terdapat tujuh PKP2B generasi I yang akan habis
masa kontraknya hingga 2025. Salah satunya merupakan kontrak PT Arutmin Indonesia yang akan
berakhir pada 1 November 2020.