Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 75
Title POLISI BAKAL REKAYASA LALU LINTAS SAAT DEMO OMNIBUS LAW DI DPR
Media Name tempo.co
https://metro.tempo.co/read/1297198/polisi-bakal-rekayasa-lalu-lintas-saat-demo-
Page/URL
omnibus-law-di-dpr
Journalist M JULNIS FIRMANSYAH
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Demonstrasi memprotes pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law di depan Gedung
DPR RI, diklaim akan diikuti ribuan massa. Untuk itu Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melakukan
rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR, hari ini Senin 20 Januari 2018.
Meskipun dipastikan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas, namun polisi belum dapat merinci
kapan dan bagaimana rekayasa itu akan berlangsung.
Quote
Karena untuk rekayasa lalu lintas sifatnya masih situasional
-- Fahri Siregar, Kabid Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya
POLISI BAKAL REKAYASA LALU LINTAS SAAT DEMO OMNIBUS LAW DI DPR
Demonstrasi memprotes pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law di depan Gedung
DPR RI, diklaim akan diikuti ribuan massa. Untuk itu Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melakukan
rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR, hari ini Senin 20 Januari 2018.
Meskipun dipastikan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas, namun polisi belum dapat merinci
kapan dan bagaimana rekayasa itu akan berlangsung.
"Karena untuk rekayasa lalu lintas sifatnya masih situasional," ujar Kabid Gakkum Ditlantas Polda
Metro Jaya Komisaris Fahri Siregar saat dihubungi pagi ini.
Demo buruh yang terpusat di Ibu Kota rencananya akan diikuti sekitar 30 ribu buruh yang berasal dari
DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Demo ini juga akan dilakukan serentak di 20 provinsi lainnya,
antara lain , Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
Salah satu yang diprotes dalam demo buruh ini adalah soal pekerja tetap bisa digantikan menjadi
pekerja kontrak dengan upah yang tidak alami peningkatan. Selain itu, pekerja kontrak tidak akan
mendapatkan pesangon bila terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Untuk mengamankan jalannya aksi itu, polisi akan mengerahkan sebanyak 6.000 personel gabungan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus menerangkan para personel gabungan
terdiri dari TNI-Polri hingga unsur dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Satpol PP dan Dishub.
