Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 82
Title KSPI AKAN DEMO TOLAK OMNIBUS LAW & KENAIKAN IURAN BPJS HARI INI
Media Name tirto.id
https://tirto.id/kspi-akan-demo-tolak-omnibus-law-kenaikan-iuran-bpjs-hari-ini-
Page/URL
etQJ
Journalist Andrian Pratama Taher
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Negative
Sentiment
Summary
Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI kembali akan berorasi di DPR untuk menolak Omnibus Law
dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali akan
berorasi di DPR untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).
Quote
Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi
-- Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah
berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada
stagnannya angka konsumsi rumah tangga
-- Muhamad Rusdi, Ketua Harian KSPI
KSPI AKAN DEMO TOLAK OMNIBUS LAW & KENAIKAN IURAN BPJS HARI INI
Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI kembali akan berorasi di DPR untuk menolak Omnibus Law
dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali akan
berorasi di DPR untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).
Presiden KSPI yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal
mengatakan, buruh KSPI sepakat dengan keberadaan investasi. Namun, mereka menolak jika nasib
buruh menjadi korban akibat Omnibus Law.
Sebab, dalam pandangan Said Iqbal, Omnibus Law cipta lapangan kerja menghilangkan upah
minimum, menghilangkan pesangon, membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar
kerja), mempermudah masuknya TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi
pidana bagi pengusaha.
