Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020

"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin.
Iqbal mengutip hasil World Economic Forum yang mengatakan dua hambatan utama investor enggan
datang ke Indonesia adalah masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. Ia meminta masalah tidak
melebar ke nasib pekerja. "Jadi jangan menyasar masalah ketenagakerjaan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, pemerintah berusaha menggaet
investasi asing lewat berbagai insentif seperti 16 paket kebijakan ekonomi hingga penerbitan PP
78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah. Dalam pandangan Rusdi, kebijakan
tersebut gagal dilaksanakan pemerintah.

"Kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah
berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu juga berdampak pada
stagnannya angka konsumsi rumah tangga," kata Rusdi.

Daya beli yang menurun, kata Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti
kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat," tegasnya.

"Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi membuat turunnya daya beli buruh formal dan informal
[130 juta jiwa]. Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa menyerap atau
membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pun
terhambat." "Kalau daya beli meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan ketika konsumsi
meningkat, maka hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi," kata Rusdi.

Untuk itu, KSPI mendesak agar Negara harus berpihak dan melindungi kaum buruh dan rakyat kecil
yang lain. Negara tidak boleh abai apalagi justru lebih kuat keberpihakannya kepada para pengusaha
hitam yang cenderung semena-mena.

Aksi diklaim juga akan digelar di Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo.

Dengan mendatangi DPR RI dan DPRD di berbagai provinsi di Indonesia, KSPI mendesak para wakil
rakyat agar berpihak kepada rakyat. Dengan menolak regulasi atau kebijakan yang berpotensi
merugikan kaum buruh dan rakyat Indonesia..

Baca juga artikel terkait OMNIBUS LAW atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Sosial Budaya ) Reporter: Andrian Pratama Taher Penulis: Andrian Pratama Taher Editor:
Maya Saputri