Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 214
kerja bersama yang dibentuk beberapa waktu lalu untuk sama-sama membahas klaster
ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
"Hari ini kami terima beberapa federasi seperti yang kemarin-kemarin. Dan kami juga akan sama-
sama ajak bergabung dalam tim kerja bersama untuk membahas klaster ketenagakerjaan
sehingga terjadi titik temu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dasco mengungkapkan, tim kerja tersebut akan mulai efektif pada 18 Agustus 2020 mendatang.
Ia menegaskan DPR terbuka menerima masukan para buruh.
"Ini UU Ciptaker akan menjadi UU kita semua bukan cuma punya satu gol," ujarnya," ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyerahkan hasil
kajian yang dilakukan secara internal kepada Dasco. Elly mengungkapkan ada sejumlah isu yang
mereka soroti dalam RUU Ciptaker.
"Upah minimum yang mau dihapus, kontrak berkepanjangan, outsourcing diperluas, lalu ada
pesangon yang diperangi, ada TKA, ada BPJS dan ada jam kerja dipaksakan," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama panitia kerja (panja) omnibus law
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menggelar audiensi dengan perwakilan
buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan beberapa
organisasi buruh lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8). DPR dan buruh
sepakat untuk membentuk tim kerja untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja terutama
klaster ketenagakerjaan.
"Kami sepakat untuk membentuk tim kerja untuk membahas bersama-sama, bahas klaster
ketenagakerjaan untuk kita mencari titik temu untuk kemajuan bersama," kata Dasco ditemui
usai audiensi digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8)..
213
