Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

DISNAKER KABULKAN PERMINTAAN 590 PEKERJA KORBAN PHK DI KABUPATEN
BANDUNG YANG AJUKAN UANG PESANGON

- 590 pekerja korban PHK dari sebuah perusahaan di Jalan Cisirung Kabupaten Bandung telah
mengajukan uang pesangon . Menanggapi masalah tersebut, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
Kabupaten Bandung, mengabulkan permintaan para pekerja korban PHK itu.

Langkah kerja Disnaker ini juga telah diapresiasi oleh Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja
Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPTSK SPSI ) Kabupaten
Bandung. Sebelumnya, para pekerja tersebut menjadi korban PHK sejak 16 Juli 2020 lalu.
Mereka akhirnya mengajukan permohonan pembayaran uang pesangon yang harus
dilaksanakan oleh perusahaan.

Ketua PC SPTSK SPSI Kabupaten Bandung, Uben Yunara mengatakan, melalui surat perihal
anjuran yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung pada 10 Agustus 2020
lalu, pihak perusahaan harus membayar uang pesangon senilai Rp 56.751.813.450 untuk 590
pekerja korban PHK di salah satu perusahaan tersebut.

"Berdasarkan surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan itu, pihak perusahaan harus membayar
uang pesan sebesar dua kali ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Selain kita, membayar penghargaan masa kerja dan pergantian hak. Para
pekerja itu dengan masa kerja bervariasi dan paling lama 40 tahun," kata Uben kepada
galamedian, Kamis, 13 Agustus 2020.

Sebagaimana diberitakan Galamedia.com sebelumnya dalam artikel " Perusahaan Harus
Membayar Uang Pesangon 590 Pekerja Sebesar Rp 56,7 Miliar ", uben mengatakan, surat
anjuran yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan atas dikabulkannya tuntutan para buruh itu,
setelah melewati proses mediasi di antara berbagai pihak terkait. Hal itu terkait dengan
penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pihak perusahaan.

"Kami berharap, pihak perusahaan segera membayar uang pesangon sesuai dengan anjuran
dari Dinas Ketenagakerjaan," harap Uben.

Ia mengatakan, jika pihak perusahaan tak kunjung melaksanakan kewajibannya membayar uang
pesangon , Tim Advokasi dari PC SPTSK SPSI Kabupaten Bandung sudah siap membawa kasus
ini ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.

"Kami berharap, pihak perusahaan melaksanakan anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas
Ketenagakerjaan itu. Jika pihak perusahaan melaksanakan pembayaran uang pesangon sebesar
Rp 56,7 miliar kepada 590 buruh dengan status pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak
tentu, bila perusahaan ada niat untuk mempekerjakan kembali mereka itu lebih bagus. Supaya
beban para pekerja setelah di PHK tidak terlalu berat di masa pandemi Covid-19 ini," tuturnya.

Ia mengatakan, dengan dikabulkannya surat anjuran dari dinas tersebut, satu per satu persoalan
yang menimpa 13.000 buruh yang menjadi korban PHK itu bisa diselesaikan.

"Bahkan berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah, yang masuk ke Dinas
Ketenagakerjaan kasus perselisihan hubungan industrial itu mencapai 15.000 buruh lebih,"
ungkapnya.***(Engkos Kosasih/Galamedia.com).

211