Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 314
Dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu, telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sehingga BPJS
Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data penerima manfaat yang
diberikan kepada pekerja atau buruh.
"Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan
valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat, dan
tepat sasaran," ujarnya.
Untuk itu, Ida menyebutkan pekerja atau buruh yang mendapat insentif harus memenuhi seluruh
persyaratan, sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor
Induk Kependudukan, 2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif
di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan, 3. Peserta yang
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,
4. Pekerja atau Buruh penerima Upah.
5. Memiliki rekening bank yang aktif.
6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja.
7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan
Juni 2020.
Proses penyaluran subsidi gaji ini nantinya disalurkan melalui oleh Bank-Bank BUMN yang
terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
"Ekspektasi publik sangat luar biasa karena program subsidi upah ini harus benar-benar diterima
oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan, dan dibayarkan pada nomor rekening atas
nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah," tutupnya.
***.
313
