Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 MARET 2021

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan, Permenaker ini
memberikan kriteria industri padat karya tertentu yaitu yang memiliki pekerja atau buruh paling
sedikit 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar
15%.

Tertulis juga, perusahaan dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah
pekerja atau buruh, berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh.
Kesepakatan Pengusaha dan Pekerja atau Buruh dilakukan secara musyawarah yang dilandasi
kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.

Namun, Mirah meragukan implementasinya dan menyebut bahwa ketentuan ini hanya akan
menjadi pepesan kosong bagi para pekerja. "Ketentuan ini cuma akan menjadi pepesan kosong
bagi pekerja atau buruh, karena tidak mungkin pengusaha akan benar-benar transparan kepada
pekerjanya," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (28/2/2021).

Sebab menurut Mirah, bagaimana pekerja atau buruh bisa mengetahui dan mempercayai bahwa
persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi yang disebut paling sedikit sebesar 15%.
Sementara akses informasi keuangan perusahaan selama ini selalu ditutupi dan menjadi hal yang
tabu untuk diketahui oleh pekerja.

"Dalam peraturan ini juga tidak mewajibkan pengusaha untuk membuka laporan keuangan yang
telah diaudit yang membuktikan kerugian karena dampak pandemi Covid 19," kata Mirah.

Mirah juga mempertanyakan bagaimana jika para pekerja akhirnya tidak sepakat dalam
musyawarah. Apalagi, posisi pekerja selama ini juga sangat rentan terhadap intimidasi dari
pengusaha.

Adanya Permenaker ini tidak memberikan jaminan perlindungan hak apabila pekerja tidak
sepakat. Bahkan, Mirah meyakini jika musyawarah hanya akan menjadi istilah kemasan saja.

“Padahal yang sesungguhnya terjadi, mekanisme yang dilakukan oleh pengusaha, hanya melalui
pemberitahuan sepihak kepada pekerja atau buruh,” kata Mirah.

3