Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Judul PPKM Darurat, Pemerintah Susun Langkah Hindari PHK
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Rencana Aturan Work from Home
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715100940-25-
667956/ppkm-darurat-pemerintah-susun-langkah-hindari-phk
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-15 10:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika) Saat ini
pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan
dan di saat yang bersamaan menyelamatkan perusahaan

positive - Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika) Surat edaran
meliputi upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan, penyediaan sarana
isolasi mandiri, dan hal lainnya yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19
di tempat kerja

Ringkasan

Tak hanya berupaya menurunkan lonjakan kasus Covid-19, pemerintah Indonesia juga berusaha
menekan berbagai dampak pandemi, antara lain dengan menyusun langkah guna menghindari
pemutusan hubungan kerja (PHK) atau karyawan yang dirumahkan pada masa PPKM Darurat.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan, Koordinator
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah meminta Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk segera menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari
rumah atau work from home. Hal itu dinilai perlu agar tak ada perbedaan pandangan mengenai
WFH.

PPKM DARURAT, PEMERINTAH SUSUN LANGKAH HINDARI PHK

Tak hanya berupaya menurunkan lonjakan kasus Covid-19, pemerintah Indonesia juga berusaha
menekan berbagai dampak pandemi, antara lain dengan menyusun langkah guna menghindari
pemutusan hubungan kerja (PHK) atau karyawan yang dirumahkan pada masa PPKM Darurat.
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan, Koordinator
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah meminta Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk segera menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari

220