Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 225
Judul Menaker Segera Terbitkan Aturan WFO Sektor Esensial
Nama Media sinarharapan.co
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/43322/
menaker_segera_terbitkan_aturan_wfo_sektor_esensial
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-15 10:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa
PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian terkait jumlah pekerja di perusahaan,
pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu kerja, dan dampaknya terhadap hak-
hak pekerja
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sepanjang dipastikan telah memenuhi kriteria
dalam Inmendagri, maka perusahaan di sektor esensial dapat membuat opsi-opsi untuk
memaksimalkan proses produksi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja
di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan pekerja pada shift yang sama
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan
dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap
berjalan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apapun opsinya, agar pelaksanaannya dapat
berjalan aman dan kondusif, tentu penerapan protokol kesehatan 5 M menjadi standar yang
tidak bisa ditawar
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan panduan dan pedoman pelaksanaan lapangan
untuk sektor esensial yang diperkenankan beroperasi dengan kapasitas pekerja 50 persen pada
masa PPKM Darurat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah secara khusus meminta perusahaan
di sektor esensial untuk memperketat jam kerja pekerja demi menekan penyebaran Covid-19.
"Menanggapi situasi dunia usaha dalam masa PPKM Darurat ini, maka dibutuhkan penyesuaian
terkait jumlah pekerja di perusahaan, pelaksanaan prokes di tempat kerja, penyesuaian waktu
kerja, dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja," Ida dalam siaran pers yang dikutip Kamis
(15/7/2021).
224