Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

Indonesia di peringkat ke-45. Singapura di peringkat pertama. Nilai Indonesia pada 2019 adalah
64,6, turun dari 2018 sebesar 64,9.
Tiga tantangan

Menaker mengakui, ada tiga tantangan besar yang dihadapi dalam dunia ketenagakerjaan di
Indonesia. Pertama, profil tenaga kerja di negeri ini, sekitar 56 persen, masih didominasi yang
tingkat pendidikannya SMP ke bawah.

Dalam tantangan memasuki industri 4.0, dan lapangan kerja global, bonus demografi dengan
kondisi pendidikan pekerja yang masih rendah tentu saja menjadi masalah. "Kita bisa bayangkan
kompetensi mereka. Ini pasti akan berpengaruh pada produktivitas kita," ujarnya.

Di sisi lain, yang menganggur justru didominasi mereka yang pendidikannya lebih baik, seperti
lulusan SMK dan perguruan tinggi. Mereka yang bekerja itu berpendidikan rendah dengan
keterampilan terbatas. Hal ini berarti pendidikan vokasi tidak bisa menyiapkan pasar kerja. Tak
bisa memenuhi permintaan dunia usaha sehingga ada ketidakcocokkan (mismatch).

Tidak terjadi link and match.

Ketiga, kondisi itu diperparah dengan adanya pandemi. "Kita sedang mengupayakan bagaimana
tenaga kerja kita bisa bersaing, memanfaatkan bonus demografi, dan menyiapkan tenaga kerja
menghadapi era industri 4.0, tiba-tiba ada pandemi. Padahal, sebenarnya lima tahun terakhir
angka pengangguran kita sudah sangat turun," ujar Ida lagi.
Penganggur di negeri ini sekitar lima juta orang, tetapi saat pandemi melonjak menjadi sembilan
juta orang.

Kemenaker mau tak mau harus membuat kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berusaha bisa
memenuhi pasar kerja. Presiden Joko Widodo menegaskan, pengembangan sumber daya
manusia (SDM) jadi prioritas. Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019, Presiden
menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul yang berdaya saing global.

Dengan mengembangkan kualitas SDM memakai cara-cara baru, bonus demografi yang akan
dinikmati negeri ini diyakini menjadi bonus lompatan kemajuan Indonesia.

Salah satu terobosannya, lanjut Ida, adalah dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Reformasi struktural yang dilakukan pemerintah untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja sebagian merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
tidak bisa lagi mengikuti perkembangan dinamika ketenagakerjaan. Kluster ketenagakerjaan ini
yang paling memperoleh atensi publik meskipun pembahasannya sudah melibatkan banyak
kalangan, terutama pekerja dan pengusaha, serta dibuka dialog publik.

Kemenaker menerjemahkan UU Cipta Kerja dengan membuat sembilan lompatan, yang
berintikan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, produktivitas
SDM, dan kesejahteraan masyarakat yang terkait ketenagakerjaan.

Kebijakan itu antara lain terkait reformasi birokrasi, pembangun ekosistem digital siap kerja, dan
transformasi balai latihan kerja (BLK) sebagai upaya membangun link and match
ketenagakerjaan.
Selain untuk menjawab tantangan dan peluang pasar kerja internasional, pengembangan BLK
juga untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan tingkat pendidikan SMP ke
bawah. "Kami ingin perluasan kesempatan kerja itu tidak hanya fokus ke pekerja informal," ujar
Menaker lagi.

38