Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021

termasuk dalam sektor esensial yang masih diizinkan untuk bekerja dari kantor (work from
office/WFO) dengan kapasitas 50 persen. Oleh karena itu, pengaturan jam kerja perlu dilakukan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Kamis (15/7/2021),
mengatakan, di tengah lonjakan kasus Covid-19 dan potensi perpanjangan PPKM darurat,
pemerintah harus menyeimbangkan antara pemasukan dan perlindungan pekerja serta upaya
menjaga produktivitas dan daya tahan dunia usaha.

Harapannya, jika napas dunia usaha terjaga, pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan
industri bisa dihindari. Namun, efektivitas PPKM darurat juga harus dijaga dengan pembatasan
lebih ketat agar kemunculan kluster pabrik atau perkantoran tidak kian banyak.

Untuk itu, pemerintah sedang menggodok peraturan terbaru terkait pelaksanaan PPKM darurat
di lingkungan industri. Bentuknya bisa surat edaran atau peraturan menteri yang lebih mengikat.
"Supaya PPKM darurat lebih efektif, harus ada pengaturan jam kerja bergiliran, khususnya di
pabrik padat karya. Protokol kesehatan harus kita jaga, tetapi produktivitas juga harus dijaga
agar tidak turun drastis," kata Anwar saat dihubungi di Jakarta.

Ada beberapa opsi yang ditawarkan. Pertama, pekerja hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan
di kantor/pabrik dan sisanya bekerja dari rumah. Kedua, penerapan jadwal jam kerja bergiliran
agar tidak terjadi penumpukan pekerja pada periode yang sama.
Ketiga, sistem kerja secara 2-1 atau dua hari kerja dan satu hari libur. Dengan opsi ini, pekerja
mendapat giliran kerja dan menghindari adanya pekerja yang dirumahkan tanpa upah. Keempat,
perusahaan dapat merampingkan kapasitas kerja dari kantor berdasarkan prioritas divisi atau
unit. Anwar mengatakan, Kemenaker juga sedang mengupayakan agar bantuan subsidi upah
bagi pekerja terdampak PPKM darurat bisa dihidupkan lagi. Kebijakan ini sempat berlaku tahun
lalu, tetapi dihentikan awal tahun ini.

Kalangan pekerja dan pengusaha sama-sama meminta agar subsidi gaji dapat diberikan jika
PPKM darurat diperpanjang. "Kami sudah usulkan ke Ke-menterian Keuangan. Ini salah satu opsi
kami untuk memberi jaring pengaman bagi pekerja dan dunia usaha, sesuai masukan dari kedua
pihak," kata Anwar.

Berat, tetapi perlu
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Johnny Darmawan mengatakan, kondisi saat ini memang
berat bagi pengusaha, terutama dunia industri yang harus memenuhi permintaan ekspor.
Namun, ia menilai PPKM darurat tetap perlu diperpanjang dan diperketat. Sebab, jika itu tidak
dilakukan, ekonomi tidak kunjung akan pulih, bahkan akan semakin anjlok.

"Ini tidak enak untuk pengusaha, tetapi kita tidak ada pilihan. Kalau Covid-19 tidak kunjung usai,
ekonomi lama-lama mati," ujar Johnny yang sebelum ini juga menjabat Wakil Ketua Umum
Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Industri Periode 2015-2021.
Ia mengatakan, sebagian pengusaha sudah mulai melakukan pembagian jam kerja secara
bergiliran untuk karyawan. Kondisi itu berbeda di tiap sektor dan perusahaan. Menurut dia,
pemerintah tidak perlu membuat peraturan terlalu detail. Sebaiknya pengaturan diserahkan
kepada masing-masing perusahaan. "Kami setuju pembatasan di lingkungan kerja ini diperketat
supaya PPKM lebih efektif, tetapi jangan buat peraturan yang dipukul rata untuk semua,"
tuturnya.

Pengaturan jam kerja dipandang penting untuk memastikan industri esensial tetap berjalan,
tetapi risiko penularan Covid-19 juga bisa ditekan. Selain itu, subsidi upah bagi pekerja
terdampak PPKM darurat mendesak direalisasikan. (AGE)

33