Page 110 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 110
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan dunia
usaha menyayangkan keputusan tersebut dan telah mengambil sejumlah langkah lanjutan.
Pertama, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memberikan sanksi kepada
kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan, terutama perihal
pengupahan.
"Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian
nasional," ujarnya, Senin (20/12).
Kedua, meminta Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan atau sanksi kepada kepala
daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Unsur pembinaan ini merupakan
amanat UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketiga, Apindo akan menggugat revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
Gubernur Anies benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.
Keempat, pelaku usaha mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi
UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
"Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta No. 1395/2021 yang ditetapkan pada 19 November
2021," kata Hariyadi.
Menurut dia, Anies melanggar regulasi pengupahan yang berlaku saat ini, yaitu PP No.36/2021
tentang Pengupahan, Pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan Pasal 27
mengenai UMP.
Selain itu, kata Hariyadi, juga bertentangan dengan Pasal 29 tentang waktu penetapan upah
minimum yang selambat-lambatnya ditetapkan pada 21 November 2021.
Dunia usaha, lanjutnya, tidak dimintai pendapat dalam proses revisi tersebut, khususnya Apindo
DKI Jakarta sebagai bagian dari Dewan Pengupahan Daerah unsur pengusaha.
Dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, upaya untuk mengembalikan prinsip upah
minimum sebagai jaring pengaman sosial (JPS) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak
terwujud.
Dalam kaitan itu, Ketua Umum DPP Apindo DKI Jakarta Diana Dewi menambahkan pengusaha
tidak mempermasalahkan besaran angka revisi tetapi lebih ke dasar penetapan yang jauh dari
ketentuan yang berlaku.
"Kami mempersoalkan formula apa yang dipakai, sehingga angka terbaru berbeda dengan yang
disepakati."
Di sisi lain, Gubernur Anies menjadikan kajian Bank Indonesia tentang proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada 2022 yang mencapai 4,7%-5,5% dan inflasi yang diprediksi terkendali
pada posisi 3% sebagai dasar revisi penetapan kenaikan UMP.
DKI Jakarta sendiri menjadi segelintir provinsi yang menaikkan UMP di atas 3% untuk 2022.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mengumumkan rata-rata kenaikan UMP berkisar 1,09
% dengan mengacu pada formula penghitungan UMP terbaru.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad
berpendapat revisi kenaikan 2022 merupakan salah satu cara untuk menjaga daya beli pekerja.
Pasalnya, kenaikan upah yang lebih rendah daripada tingkat inflasi bisa menggerus upah riil
masyarakat.
109
