Page 113 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 113
Judul Apindo: Revisi UMP Anies Berisiko untuk Tenaga Kerja Baru
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1823696/apindo-revisi-
ump-anies-berisiko-untuk-tenaga-kerja-baru
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-21 02:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, mengkritik revisi
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta secara sepihak. Menurut dia, keputusan Gubernur
DKI Jakarta, Anies Baswedan, menaikkan UMP DKI dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen pada
2022, merupakan keputusan sepihak yang sangat berisiko besar.
APINDO: REVISI UMP ANIES BERISIKO UNTUK TENAGA KERJA BARU
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B
Sukamdani, mengkritik revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta secara sepihak. Menurut
dia, keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menaikkan UMP DKI dari 0,85 persen
menjadi 5,1 persen pada 2022, merupakan keputusan sepihak yang sangat berisiko besar.
Ini juga akan menimbulkan risiko besar bagi pekerja baru, kata Heriyadi di Jakarta, Senin
(20/12). Menurutnya, kesempatan para pekerja baru ke depannya akan lebih sulit di dunia
industri. Sebab, para pengusaha akan memilih pekerja berpengalaman karena telah
mengeluarkan biaya yang lebih.
Dengan adanya revisi itu, upaya untuk mengimplementasikan jaring pengaman sosial sulit
dilaksanakan, khususnya dengan adanya struktur skala upah, jelas dia.
Dengan adanya risiko tersebut, Apindo dan Kadin, kata Heriyadi, akan meminta Kementerian
Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberi sanksi kepala daerah yang
melanggar PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Salah satunya yaitu Anies.
Tak hanya itu, dengan adanya keputusan Anies untuk merevisi besaran nilai UMP pada 2022,
pihak Apindo, juga mengimbau perusahaan di Jakarta untuk mengabaikannya. Hal itu, kata dia
sembari menunggu keputusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, tetap mengikuti Kepgub DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 pada 19 November lalu,
di mana kenaikan UMP 0,85 persen, kata Heriyadi.
112
