Page 111 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 111
Pendapat senada disampaikan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel
Siregar. Menurut dia, meski tidak memakai 10 data dalam penghitungan UMP sebagaimana
dimanatkan dalam PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, langkah tersebut tidak serta-merta
melanggar regulasi.
Merespons dinamika tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Partria sebelumnya
menegaskan pihaknya sudah melakukan upaya terbaik bagi kepentingan buruh, pengusaha,
pemerintah daerah (Jakarta), dan masyarakat.
Dia berharap persoalan UMP Jakarta 2022 bisa diolah lebih lanjut atas dasar kebersamaan hingga
tercapai kata sepakat. "Sejauh kita bisa lakukan secara musyawarah, kami harapkan dapat
dilakukan musyawarah sebelum melakukan langkah-langkah lain," ujarnya, Minggu (19/12). 3
MENJADIKAN UPAH LEBIH TERARAH
Masalah pengupahan di Provinsi DKI Jakarta kembali menghangat. Pasalnya, kalangan
pengusaha menilai besaran upah dari revisi yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan keluar
dari jalur yang sudah ditetapkan. Akan tetapi Pemprov DKI Jakarta persoalan UMP 2022 bisa
didiskusikan dan dirumuskan lebih jauh, sehingga dapat diambil keputusan bersama.
110
