Page 117 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 117
Judul Wakil Ketua Kadin Sebut Revisi UMP DKI Bermotif Politik
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1823666/wakil-ketua-
kadin-sebut-revisi-ump-dki-bermotif-politik
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-21 01:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Ketenagakerjaan, Adi
Mahfudz, mengatakan, revisi upah minimum provinsi (UMP) sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta,
Anies Rasyid Baswedan, berkaitan erat dengan motif politik. Menurut dia, hal itu jelas terlihat
dari keberatan Anies yang bersurat ke Kemenaker sebelumnya. Ini jelas (motif Pilpres), waktu
itu kan Anies meminta ada formula perubahan ke Kemenaker, apa kaitannya? tidak ada
korelasinya, kata Adi, Senin (20/12).
WAKIL KETUA KADIN SEBUT REVISI UMP DKI BERMOTIF POLITIK
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz, mengatakan, revisi upah minimum provinsi (UMP)
sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, berkaitan erat dengan motif politik.
Menurut dia, hal itu jelas terlihat dari keberatan Anies yang bersurat ke Kemenaker sebelumnya.
Ini jelas (motif Pilpres), waktu itu kan Anies meminta ada formula perubahan ke Kemenaker,
apa kaitannya? tidak ada korelasinya, kata Adi, Senin (20/12).
Dia menyebut, alih-alih bersurat kepada Kemenaker, sebaiknya Anies menyatakan keberatan
kepada Presiden Jokowi langsung. Sebab, yang diprotes saat itu berkaitan dengan PP Nomor 36
Tahun 2021 tentang pengupahan. Itu ranah presiden, ya langsung aja ke presiden, jelas dia.
Dia menambahkan, jika sesuai regulasi, aturan PP sudah semestinya diikuti tanpa ada revisi
berjilid-jilid. Jangan-jangan nanti 2024 ada jilid ke-10, ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang
Pengupahan dan Jaminan sosial, Nurzaman, mengaku kecewa atas revisi besaran upah minimum
provinsi (UMP) DKI 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, kemarin. Menurut
dia, Anies secara terang-terangan telah melanggar aturan PP No.36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
116
