Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 119
Judul Duh, Pengusaha Minta Mendagri-Menaker Sanksi Gubernur DKI Jakarta
Nama Media reqnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.reqnews.com/news/44112/duh-pengusaha-minta-
mendagri-menaker-sanksi-gubernur-dki-jakarta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-21 01:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kita meminta kepada Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum
regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan
Ringkasan
Gegara menaikan upah minimum provinsi (UMP) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan
diprotes pengusaha. Pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah
yang melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
DUH, PENGUSAHA MINTA MENDAGRI-MENAKER SANKSI GUBERNUR DKI JAKARTA
Gegara menaikan upah minimum provinsi (UMP) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan
diprotes pengusaha. Pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sanksi kepada kepala daerah
yang melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melanggar peraturan yang
ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kita meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala
daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan,"
kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin 20 Desember 2021.
118