Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 119

Judul               Duh, Pengusaha Minta Mendagri-Menaker Sanksi Gubernur DKI Jakarta
                Nama Media          reqnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.reqnews.com/news/44112/duh-pengusaha-minta-
                                    mendagri-menaker-sanksi-gubernur-dki-jakarta
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-21 01:02:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive  -  Hariyadi  Sukamdani  (Ketua  Umum  Apindo)  Kita  meminta  kepada  Kementerian
              Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum
              regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan



              Ringkasan

              Gegara menaikan upah minimum provinsi (UMP) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan
              diprotes pengusaha. Pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  memberikan  sanksi  kepada  kepala  daerah
              yang melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan.


              DUH, PENGUSAHA MINTA MENDAGRI-MENAKER SANKSI GUBERNUR DKI JAKARTA


              Gegara menaikan upah minimum provinsi (UMP) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan
              diprotes pengusaha. Pengusaha meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  memberikan  sanksi  kepada  kepala  daerah
              yang melanggar aturan tentang pengupahan, termasuk di dalamnya Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan.

              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
              menilai Anies yang merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022 telah melanggar peraturan yang
              ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              "Kita meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala
              daerah yang telah melawan hukum regulasi ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan,"
              kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers, Senin 20 Desember 2021.



                                                           118
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124