Page 121 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 121
Judul Apindo Minta Pemerintah Pusat Sanksi Anies, Ini Respons Kemenaker
Nama Media republika.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/r4f56d409/apindo-minta-
pemerintah-pusat-sanksi-anies-ini-respons-kemenaker
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2021-12-21 00:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Pada prinsipnya, kami akan
mengkoordinasikan hal-hal yang bertentang dengan kebijakan dengan Kemendagri
negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kemenaker) Dalam pelaksanaanya dia
(Anies) mungkin tidak sesuai dengan PP 36
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) terkait sanksi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab,
Kemenaker menilai Anies telah melanggar aturan ketika merevisi besaran kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen.
APINDO MINTA PEMERINTAH PUSAT SANKSI ANIES, INI RESPONS KEMENAKER
JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkoordinasi dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sanksi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab,
Kemenaker menilai Anies telah melanggar aturan ketika merevisi besaran kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen.
"Pada prinsipnya, kami akan mengkoordinasikan hal-hal yang bertentang dengan kebijakan
dengan Kemendagri," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap ketika ditanya
sanksi untuk Anies, Senin (20/12).
Sanksi terhadap Anies, kata dia, akan diberikan oleh Kemendagri. Sebab, semua hal yang
menyangkut pemerintah daerah berada di bawah kewenangan Kemendagri. Adapun bentuk
sanksinya sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
120
