Page 122 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 122
UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa gubernur yang tak menjalankan program strategis
nasional dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan
pemberhentian permanen.
Chairul menjelaskan, penetapan UMP 2022 memang merupakan program strategis nasional.
Dalam prosesnya, penetapan UMP 2022 harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menurut Chairul, Gubernur Anies telah melanggar PP tersebut dalam menetapkan UMP DKI 2022.
Untuk diketahui, jika mengacu pada formula dalam PP 36, UMP DKI hanya naik 0,85 persen,
bukan 5,1 persen.
"Dalam pelaksanaanya dia (Anies) mungkin tidak sesuai dengan PP 36," kata Chairul kepada
Republika, Ahad (20/12).
Pada Sabtu, 18 Desember, Anies memutuskan untuk mengubah besaran kenaikan UMP 2022
sebesar 5,1 persen atau Rp 225.667. Sehingga besaran UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854.
Terjadi kenaikan upah yang cukup signifikan dibanding keputusan Anies sebelumnya. Pada 22
November, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 sebesar 0,85 persen atau Rp 37.748 saja.
Kenaikkan sebesar 0,85 persen ini lah yang sesuai dengan formula PP 36.
Keputusan Anies mengubah besaran kenaikan UMP 2022 ini disambut dengan gegap gempita
oleh kalangan buruh. Sedangkan kalangan pengusaha meradang. Bahkan, Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) mendorong Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada
Anies.
121
