Page 17 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 17

Judul               Tolak UMP Hasil Revisi Anies, Pengusaha Sebut Demi Nyapres hingga
                                    Minta Mendagri Beri Sanksi
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2021/12/21/080600926/tolak-ump-
                                    hasil-revisi-anies-pengusaha-sebut-demi-nyapres-hingga-minta
                Jurnalis            Fika Nurul Ulya
                Tanggal             2021-12-21 08:06:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Para  pengusaha  yang  tergabung  dalam  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  serta  Kamar
              Dagang dan Industri (Kadin) kompak menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang
              direvisi  oleh  Gubernur  DKI  Jakarta,  Anies  Baswedan.  Dalam  revisi  tersebut,  Anies  telah
              menetapkan UMP DKI Jakarta Rp 4,64 juta pada Sabtu (18/12/2021). Angka ini naik 5,1 persen
              atau Rp Rp 225.667 dari UMP 2021. Pun lebih besar dari kenaikan yang ditetapkan pada 21
              November 2021 sebesar 0,85 persen atau Rp 38.000.



              TOLAK UMP HASIL REVISI ANIES, PENGUSAHA SEBUT DEMI NYAPRES HINGGA
              MINTA MENDAGRI BERI SANKSI
              JAKARTA, - Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta
              Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kompak menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
              yang direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

              Dalam  revisi  tersebut,  Anies  telah  menetapkan  UMP  DKI  Jakarta  Rp  4,64  juta  pada  Sabtu
              (18/12/2021). Angka ini naik 5,1 persen atau Rp Rp 225.667 dari UMP 2021. Pun lebih besar
              dari kenaikan yang ditetapkan pada 21 November 2021 sebesar 0,85 persen atau Rp 38.000.

              Menurut Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, revisi kenaikan upah yang ditetapkan oleh
              Anies melanggar regulasi Pengupahan yang berlaku saat ini, terutama PP Nomor 36 Tahun 2021
              tentang Pengupahan.

              Beberapa pasal yang dilanggar, yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan
              pasal  27  mengenai  upah  minimum  provinsi.  Lalu  pasal  29  tentang  waktu  penetapan  Upah
              Minimum yang selambatnya ditetapkan pada tanggal 21 November 2021.

              Tak ikuti upah versi Anies Karena dianggap bertentangan, dia meminta seluruh pengusaha di
              wilayah DKI Jakarta tidak mengikuti UMP yang ditetapkan Anies.



                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22