Page 20 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 20
"Kita artinya saling gotong-royonglah. Yang punya uang memberikan gaji yang lebih layak untuk
yang pekerja," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/12).
Apalagi UU Ciptaker, kata dia, sangat menguntungkan perusahaan sehingga wajar naik seperti
ini.
"Toh kita bukannya buat apa-apa, buat kasih makan orang, buat membantu, sesama warga
negara," katanya.
Memang, kata Zita, kebijakan tersebut akan memberikan dampak seperti pengusaha harus
mengeluarkan uang lebih dan akan mengurangi profit perusahaan.
"Secara bisnis pasti untungnya lebih tipis, tapi satu sisi ini kan untuk kemanusiaan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai revisi atas kenaikan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Tahun 2022 di DKI sebesar 5,1 persen memberikan rasa keadilan bagi buruh
dibandingkan ketetapan sebelumnya yang hanya naik 0,85 persen.
Dalam revisi tersebut, kenaikan UMP DKI Tahun 2022 mencapai Rp225.667 atau lebih besar dari.
UMP 2021 sebesar Rp4.416.186 dan juga lebih besar dari nominal kenaikan yang ditetapkan
sebelumnya untuk UMP 2022 sebesar Rp37.749.
Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jak-mania di Masjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat,
Minggu, menjelaskan sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
mencapai 8,6 persen. Kemudian, UMP tahun 2022 hanya Sebesar 0,85 persen atau sebesar
Rp37.749, berdasarkan forrnula UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membeberkan bahwa formula UMP sebelumnya
dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta.
Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.
"Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan
kepada kami di Provinsi Indonesia, khususnya di Jakarta/tidak memberikan rasa keadilan," kata
dia.
Disisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melanggar regulasi pengupahan terkait revisi
besaran kerjaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.
"Di dalam hal ini, kami melihat bahwa kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta, telah melanggar
regulasi pengupahan yaitu yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan," katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta.
Hariyadi menirturkan Gubernur DKI Jakarta melanggar ketentuan dalam PP Pengupahan,
khususnya Pasal 26 tentang Tata Cara Perhitungan Upah Minimum; Pasal 27 mengenai IIMP;
serta Pasal 29 mengenai waktu penetapan upah minimum yang seharusnya untuk provinsi
selambatnya pada 21 November 2021 lalu.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga dinilai melakukan revisi UMP secara sepihak tanpa
memperhatikan pendapat dunia Usaha. bari
19
