Page 18 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 18
Pengusaha hanya perlu mengikuti aturan sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021.
Apalagi Apindo merasa Anies melakukan revisi sepihak tanpa pendapat dunia usaha termasuk
Apindo DKI Jakarta yang menjadi bagian dari Dewan Pengupahan Daerah.
"Kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan revisi upah minimum
DKI yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI, sambil menunggu keputusan PTUN berkekuatan
hukum tetap," kata Hariyadi dalam konferensi pers, Senin (20/12/2021).
Gugat ke PTUN Apindo lantas berencana menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN). Gugatan bakal dilayangkan jika Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai revisi upah
keluar oleh Apindo DKI Jakarta bersama Kadin Jakarta.
Hariyadi bahkan tidak mengindahkan imbauan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
untuk berdiskusi sebelum mengajukan gugatan Pasalnya, Hariyadi merasa pengusaha tidak
diajak berdiskusi ketika Anies merevisi aturan pengupahan yang sudah disepakati bersama di
tingkat nasional.
"Memangnya gubernur musyawarah sama kita (ketika merevisi aturan)? Kan enggak
musyawarah. Karena enggak ngajak musyawarah, ngapain kita musyawarah. Karena sekarang
sudah bicaranya hukum," ucap Hariyadi.
Minta Anies disanksi Lebih dari itu, para pengusaha ini meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) memberi sanksi kepada Anies karena telah melawan hukum regulasi
ketenagakerjaan terutama dalam hal pengupahan.
Adapun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta memberikan pembinaan atau sanksi
kepada Anies karena tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku.
Hariyadi menilai, berubahnya besaran upah di akhir tahun berpotensi menimbulkan iklim yang
tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional.
Adapun kenaikan upah disebut-sebut memiliki dugaan kepentingan politik. Padahal kebijakan
UMP DKI Jakarta 2022 itu bisa jadi preseden buruk apabila Anies Baswedan ingin maju dalam
persaingan di Pilpres 2024.
"Ini strong message ya dari kita. Bahwa pemerintah DKI Jakarta melanggar aturan. Kalau ada
pelanggaran itu nanti akan jadi catatan, apalagi kalau mau nyapres," tegasnya.
Wakil Ketum Kadin bidang ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menambahkan, upah yang
berubah-ubah membuat bingung para pengusaha. Upah yang naik dari ketentuan berpotensi
merusak cashflow perusahaan.
Investor di perusahaan tersebut bakal menganggap ketentuan hukum di Indonesia berubah-
ubah sehingga mempengaruhi iklim investasi.
Di sisi lain, kenaikan upah yang diputus secara sepihak berpotensi diikuti oleh provinsi lain. Saat
ini saja, sudah ada satu provinsi lain yang melayangkan permintaan serupa.
"Investor dan pelaku usaha itu satu kata kunci. Ada kepastian hukum dari pemerintah dalam hal
ini. Kepastian itu maksudnya tidak berubah-ubah. Dan Pak Anies berubah-ubah," beber Adi
17
