Page 23 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami minta dengan hormat kepada Gubernur Jawa Barat
dan Gubernur Banten untuk menaikkan UMK, bukan UMP
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gubernur Jawa Barat jangan berpolitik demi mendapatkan
dukungan partai politik nasional untuk dapat tiket calon presiden dan untuk dapat pencitraan
dari pemerintah pusat. (Di lain sisi), hak-hak buruh secara ekonomi dan kesejahteraan diabaikan

neutral - Irsad Ade Irawan (Ketua KSPSI DIY) DIY sebagai daerah istimewa layaknya daerah
khusus ibukota, akan sangat baik bagi warganya jika Gubernur DIY mengikuti langkah Gubernur
DKI yaitu merevisi besaran UMP dan UMK DIY 2022

neutral - Irsad Ade Irawan (Ketua KSPSI DIY) MK sudah memutuskan bahwa UU Ciptaker
inkonstitusional (tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat), maka sudah sewajarnya jika
Gubernur DIY merevisi UMP dan UMK yang didasarkan pada UU yang bertentangan dengan UUD
1945

negative - Irsad Ade Irawan (Ketua KSPSI DIY) Sehingga, menghambat buruh di DIY untuk
dapat hidup secara layak

neutral - Irsad Ade Irawan (Ketua KSPSI DIY) Kami mengapresiasi Gubernur DKI yang
memahami putusan MK dan upah layak bagi buruh, sehingga tidak menggunakan PP 36/2021
dalam menetapkan UMP DKI 2022

Ringkasan

Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merevisi kenaikan Upah Minimun
Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi 5,1 persen, menimbulkan pro dan kontra. Kalangan buruh
memuji langkah Anies Baswedan karena kebijakannya tersebut dinilai memenuhi rasa keadilan.
Sebaliknya, kalangan pengusaha, mengecam dan bahkan meminta pemerintah pusat
memberikan sanksi kepada Anies Baswedan.

APINDO ANCAM LAPOR KE PTUN, BURUH PASANG BADAN BELA ANIES!

Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merevisi kenaikan Upah Minimun
Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi 5,1 persen, menimbulkan pro dan kontra.

Kalangan buruh memuji langkah Anies Baswedan karena kebijakannya tersebut dinilai memenuhi
rasa keadilan. Sebaliknya, kalangan pengusaha, mengecam dan bahkan meminta pemerintah
pusat memberikan sanksi kepada Anies Baswedan.

Bahkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani,
mengancam akan melaporkan Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika
revisi UMP DKI 2020 tidak dibatalkan.

"Mengenai itu kami menunggu pergub-nya, kami akan mengadukan (Anies) tapi jika tidak ada
dasarnya (Pergub revisi), ya untuk apa," kata Heriyadi di Jakarta, Senin (20/12/2021).
Ditanya apakah ajakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, untuk mengutamakan
musyawarah soal pelaporan itu, Heriyadi menampiknya. Sebab, menurut dia, langkah Pemprov
DKI yang mengambil keputusan merevisi UMP sepihak, dinilai dia juga tidak berdasarkan
musyawarah.

22