Page 26 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 26
Irsad menyebut, sudah sewajarnya revisi UMP dan UMK ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah
(Pemda) DIY. Mengingat, Mahkamah Agung (MK) juga telah memutuskan bahwa UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar penetapan UMP/UMK bertentangan dengan UUD
1945.
"MK sudah memutuskan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional (tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat), maka sudah sewajarnya jika Gubernur DIY merevisi UMP dan UMK yang didasarkan
pada UU yang bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya.
Selain inkonstitusional, kata Irsad, besaran UMP dan UMK DIY juga terlalu rendah. Bahkan, UMP
dan UMK DIY tidak memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja."Sehingga, menghambat buruh di
DIY untuk dapat hidup secara layak," jelas Irsad.
Irsad menuturkan, dengan direvisinya UMP dan UMK DIY tahun 2022, tidak akan ada masalah
bagi Sultan. Pasalnya, Gubernur DIY sendiri tidak dipilih melalui pilkada dan posisi Sultan sebagai
gubernur juga aman karena tidak akan menerima sanksi berupa penonaktifan sebagai kepala
daerah.
Ia juga menegaskan agar revisi UMP/UMK tidak menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Pihaknya mengapresiasi dilakukannya revisi UMP oleh Gubernur DKI Jakarta.
"Kami mengapresiasi Gubernur DKI yang memahami putusan MK dan upah layak bagi buruh,
sehingga tidak menggunakan PP 36/2021 dalam menetapkan UMP DKI 2022," tambahnya.
republika/dbs.
25
