Page 30 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

Lantas, bagaimana cara menyelesaikan kisruh revisi UMP DKI? Pengamat ketenagakerjaan dari
UGM Tadjudin Nur Effendi menilai Anies jelas melanggar pedoman pusat soal penetapan besaran
UMP. Memang, penetapan akhir besaran UMP ada di tangan gubernur, tapi formulanya
seharusnya tetap berpedoman pada aturan dari pemerintah pusat, yakni PP 36/2021.

Dengan begitu, suka tidak suka, aturan ini harus dijalankan kecuali ada hal-hal yang membuat
PP tersebut tidak berlaku dan mengacu pada formula di aturan yang lain.

"Penetapan memang di mereka (gubernur), tapi penyesuaian harus ikut pusat," tutur Tadjudin
kepada CNNIndonesia.com.

Kesalahan lain, yaitu Anies tidak melibatkan musyawarah tripatrit dalam perubahan besaran
UMP. Padahal, sudah jelas-jelas, kalangan pengusaha dan serikat buruh perlu diajak komunikasi
dalam proses penetapan besaran UMP.

"Dan tidak boleh tinggalkan perusahaan, harus ingat dengan tripatrit dan menurut saya, Pak
Anies tidak mengikutkan pengusaha," imbuhnya.

Untuk itu, sambung Tadjudin, pemerintah pusat harus segera 'turun tangan' menyelesaikan
kisruh revisi UMP DKI. Bahkan, menurutnya, pemerintah pusat layak memberi sanksi.

"Karena sudah ada formulanya, kalau dia tidak ikut, berarti langgar pusat, dan harusnya ada
sanksinya dari pusat. Tapi apa sanksinya, ada tidak di Kemendagri dan pusat?" terang dia.

Kendati begitu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan kementerian
masih mempelajari soal kisruh revisi UMP DKI. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri
Akmal Malik belum juga memberi tanggapan kepada redaksi hingga berita ini diturunkan.

"Saat ini, kami sedang mempelajari permasalahan tersebut," ucap Benni.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Harahap menyayangkan keputusan
Anies yang mengubah besaran UMP DKI 2022 dan tak mengikuti formula PP 36/2021. Namun,
ia memberi sinyal hal ini tidak serta merta salah bila merujuk pada PP 36/2021.

Sebab, menurut PP, pemerintah pusat memang memberi pedoman formula perhitungan besaran
UMP kepada kepala daerah. Namun, keputusan dan penetapan akhir sebenarnya ada di kepala
daerah.
"Terkait upah, memang leading sector-nya Kemnaker, tapi penetapan itu harus bicara
kewenangan dan dalam hal ini ditetapkan kepala daerah," jelasnya.

"Jadi kalau tidak ikuti regulasi yang ada, referensi kita Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah," lanjutnya.

Berdasarkan Pasal 68 UU 23/2014, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak
melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis
oleh menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Sanksi ini berupa teguran tertulis sampai dua kali berturut-turut. Bila kepala daerah tetap tidak
melaksanakan, maka bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan. Namun, kalau setelah
pemberhentian sementara tetap tidak dilakukan, maka bisa diberhentikan secara permanen.

"Kalau bicara soal upah minimum itu merupakan program strategis nasional yang wajib dipatuhi
dan dilaksanakan oleh kita semua," imbuh dia.

29