Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

POLEMIK KENAIKAN UMP JAKARTA BERLANJUT, ANIES DAN ASOSIASI
PENGUSAHA SALING SINDIR
JAKARTA, - Kontroversi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen masih berlanjut. Kali
ini asosiasi pengusaha dan Anies saling sindir lewat media masa.

Seperti yang dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
saat konferensi pers secara virtual, Senin (20/12/2021). Dia menyebut tingkah Anies yang
merevisi secara sepihak UMP Jakarta sebagai tindakan lucu.

"Sangat lucu, karena memang dasarnya (untuk merevisi UMP 2022) sangat lemah karena itu
sudah diambil keputusan dan di tingkat nasional," kata Hariyadi.

Sindiran tersebut dijawab Anies dengan meminta para pengusaha untuk menggunakan akal
sehat mereka dalam menyikapi kenaikan UMP sebesar 5,1 persen itu. Anies menyebut, tidak
sepantasnya para pengusaha merasa kenaikan UMP sebesar 0,8 persen sebagai angka yang pas.

"Masa kita masih mengatakan 0,8 (persen) itu sebagai angka yang pas, ini akal sehat aja nih,
kan common sense," kata Anies.

Tidak hanya berupa sindiran yang muncul, permintaan penerapan sanksi dan pembinaan juga
dilayangkan oleh para pengusaha ke pemerintah pusat. Hariyadi menyebut Anies yang sudah
melawan keputusan pemerintah pusat harus diberikan sanksi tegas oleh kementerian terkait.
Setidaknya ada dua kementerian yang disebut Apindo, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan
Kementerian Dalam Negeri.

Selain meminta agar Anies disanksi dan dibina, Apindo dan Kadin Jakarta siap untuk
melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kebijakan yang dinilai
melanggar hukum administrasi negara itu.

Namun, gugatan akan dilayangkan apabila keputusan gubernur terkait UMP 2022 yang baru
sudah diterbitkan dan diedarkan ke publik.

"Mengenai (gugatan ke) TUN, tentu kami menunggu pergubnya (kepgub), kalau pergubnya
keluar kita langsung proses," ujar Hariyadi.
Hariyadi juga menyebut, kebijakan merevisi UMP 2022 akan menjadi catatan tersendiri bagi para
pengusaha ketika Anies hendak maju menjadi calon presiden di 2024.

"Ini jadi catatan tersendiri, apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," tutur dia.

Diancam tuntutan dan jadi catatan ketika hendak nyapres tidak membuat Anies melunak. Dia
justru meminta agar pengusaha bisa melihat kebijakannya dengan rasa keadilan.
Anies menjelaskan panjang lebar terkait historis kenaikan UMP Jakarta dalam enam tahun
terakhir yang tidak pernah serendah 0,8 persen.

Dalam enam tahun terakhir, kata dia, UMP Jakarta rata-rata naik di angka 8,6 persen. Terendah
saat krisis pandemi 2021 pun masih di angka 3,3 persen.

"Tahun lalu yang berat (alami krisis) 3,3 persen, tahun ini ketika kita gunakan formula yang
digunakan oleh kementerian tenaga kerja keluarnya 0,8 persen. Bayangkan, kondisi ekonomi
yang sudah lebih baik pakai formula malah keluarnya angka 0,8 persen," ucap Anies.

34