Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 37

Judul               Kalangan Pengusaha Merasa Bingung
                Nama Media          Ekonomi Neraca
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg1
                Jurnalis            bari
                Tanggal             2021-12-21 07:29:00
                Ukuran              210x194mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 10.500.000

                News Value          Rp 105.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  Bidang  Ketenagakerjaan,  Adi  Mahfudz  mengaku  sangat
              kebingungan dengan revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta di 2022 yang dilakukan
              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan.  Sementara  itu,  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha
              Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, pihaknya akan menggugat kenaikan UMP
              DKI tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



              KALANGAN PENGUSAHA MERASA BINGUNG

              DAMPAK REVISI UMP DKI JAKARTA 2022:

              Jakarta-Wakil  Ketua  Umum  Kadin  Indonesia  Bidang  Ketenagakerjaan,  Adi  Mahfudz  mengaku
              sangat  kebingungan  dengan  revisi  upah  minimum  provinsi  (UMP)  DKI  Jakarta  di  2022  yang
              dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

              Sementara  itu,  Ketua  Umum  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Hariyadi  Sukamdani
              menyatakan, pihaknya akan menggugat kenaikan UMP DKI tersebut ke Pengadilan Tata Usaha
              Negara (PTUN).

              Menurut Adi, putusan itu akan merusak sistem arus cas (cashflow) perusahaan, utamanya dalam
              hal pemberian upah pekerja. "Sangat membingungkan. Jadi proyeksi kami, cashflow in/out-nya
              jadi enggak karuan," ujarnya dalam sesi teleconference, Senin (20/12).

              Tidak  hanya  pengusaha,  revisi  kenaikan  UMP  DKI  Jakarta  ini  juga  akan  berdampak  kepada
              investor. Terlebih keputusan. tersebut tidak punya kepastian hukum, dan bertentangan dengan
              Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan.

              "Karena apa, sebetulnya investor dan kami selaku pelaku usaha itu kan satu kata kunci, ada;
              kepastian hukum. Kepastian itu tidak berubah-ubah maksudnya. Nah, ini pak Anies berubah-
              ubah," keluh dia.

              Menurut dia, penetapan UMP seharusnya berdasarkan kesepakatan tripartit antara pemerintah,
              dunia  usaha  dan  pekerja,  Adi  pun  menolak  skema  bipartit  atau  musyawarah  informal  untuk
                                                           36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42