Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

menentukan kenaikan upah minimum tersebut "Ini yang perlu kita pahami, bahwa mekanisme
penentuan upah minimum itu harus melalui mekanisme tripartit, titik, enggak ada koma,"
ujarnya.

"Tetapi untuk upah minimum provinsi DKI ini, mau enggak mau, suka enggak suka, karena
memang regulasinya seperti itu, dilalui melalui mekanisme tripartit," tegasnya seperti dikutip
merdeka.com.

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta jilid ke-dua sebesar 5,1% yang dilakukan
Gubernur DKI Jakarta dinilai akan berpengaruh terhadap beberapa hal Salah satunya aksi
pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan pihak pemberi kerja. "Mungkin PHK
akan meningkat karena tidak mampu membayar upah setelah kenaikan UMP di Jakarta jilid 2
ini," ujar Adi.

Selain itu, Adi memprediksi kenaikan UMP DKI Jakarta ini bisa membuat pembelian bahan
produksi akan turun. "Bisa saja perusahaan memilih jalan menutup pemsahaannya," ujarnya.
Dia menilai, kenaikan UMP dadakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta jelas melanggar
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada kebijakan ini,
penetapan UMP sudah ditetapkan pada 21 November 2021.

Dengan kenaikan ini, Kadin Indonesia menyatakan akan melakukan beberapa langkah, antara
lain: (1) Kadin Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemenaker
RI, (2) Melakukan Langkah-langkah Hukum dari (3) Akan berunding dengan Serikat Pekerja.

"Dan di samping itu, kami akan berkoordinasi juga dengan asosiasi - asosiasi perusahaan untuk
mengedepankan dialog sosial dengan pekerja," ujarnya.

Adi mengatakan, Anies Baswedan selalu Gubenur DKI Jakarta. mestinya bisa memberikan contoh
baik buat para gubernur di Indonesia Selain itu, Anies juga diharapkan bisa lebih memikirkan
UMKM yang jumlahnya sangat besar, mencapai 99,98% secara nasional.

"Maka pemerintah harus segera membuat aturan tentang bagaimana untuk melindungi pekerja
dan pengusaha yang bekerja dan menjalankan usahanya di usaha mikro kecil. Karena usaha kedi
itu jumlahnya mencapai 99,98 persen yang belum tertata upah, dan jaminan sosialnya," tutur
dia.

Pada waktu yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani menyatakan, pihaknya akan menggugat kenaikan UMP DKI tersebut ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN).

Sembari menunggu hasil gugatan tersebut, dia meminta kepada seluruhperusahaan di Ibu Kota
agar tidak mematuhi ketetapan itu, dengan membayar gaji pekerja sesuai besaran minimal upah
Jakarta.

"Kami meminta perusahaan tidak melaksanakan aturan ini, sambil menunggu aturan keputusan
tetap PTUN. Kami mengimbau untuk tidak menerapkan revisi itu, karena melanggar PP Nomor
36/2021," ujarnya, kemarin.

Tak hanya Apindo, menurut dia, kelompok pengusaha yang terkumpul dalam Kamar Dagang dan
Industri (Kadin Indonesia) juga sepakat menentang aturan UMP DKI Jakaita.

"Untuk itu, maka Apindo bersama Kadin Indonesia punya sikap yang sama terhadap kondisi ini.
Pertama, kita minta Kemenaker berikan sanksi pada kepala daerah yang melanggar aturan
pengupahan, karena ciptakan iklim tidak kondusif pada ekonomi nasional," tegas dia.

37