Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Jadi kita akan menunggu hasil keputusan PTUN
itu dan selama menunggu, maka kami imbau seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak
menerapkan revisi tersebut, karena sudah melanggar ketentuan PP

negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim
yang tidak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian nasional

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan kenaikan Rp 225.000 per bulan, maka
para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan keperluan sehari-hari

neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu
kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha

positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih
cepat derapnya demi kebaikan kita semua
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Keputusan ini, selain mempertimbangkan
sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan
kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini
dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kami pun berpandangan ini angka yang
terlalu kecil untuk buruh di Jakarta

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022 sebesar 5,1 persen atau naik Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Kenaikan UMP DKI Jakarta
ini lebih besar dari sebelumnya yang hanya sekitar 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749.

ANIES BASWEDAN REVISI UMP DKI JAKARTA, APINDO SINGGUNG KEPENTINGAN
JELANG PILPRES 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022 sebesar 5,1 persen atau naik Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Kenaikan UMP DKI Jakarta
ini lebih besar dari sebelumnya yang hanya sekitar 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749.

Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan
keberatan atas kenaikan upah minimum di Ibu Kota pada 2022 yang terbaru. Asosiasi pengusaha
bahkan menyindir adanya dugaan kepentingan politik di balik revisi upah minimum provinsi
(UMP) DKI Jakarta tahun 2022.

"Apakah revisi ini ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik? Oh jelas. Itu jelas," kata
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz dikutip dari
Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Terlebih, lanjut Adi, Anies Baswedan beberapa waktu sebelumnya menyurati Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah agar mengubah formulasi perhitungan upah minimum DKI
Jakarta.

41